Syarief Hasan: Revisi UUD perlu dikaji secara menyeluruh

Home / MPR RI / Syarief Hasan: Revisi UUD perlu dikaji secara menyeluruh

Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, berharap MPR mampu menuntaskan usulan tugas MPR periode 2014-2019 selama 2019-2024, khususnya rekomendasi arah politik nasional (GBHN). Oleh karena itu, pada akhir amanat MPR 2019-2024 akan ada GBHN.

“Kami telah mengkaji lebih dalam. Kami berharap dapat melengkapi rekomendasi posisi nasional pada MPR. Periode (2019-2024),” kata Sjarifuddin Hasan kepada guru tersebut. Senin (14/9/2020) di Universitas Padjaran (Unpad) di Ruang Executive Lounge Unpad, Bandung, Jawa Barat. MPR dan Panitia Fakultas Unpad menggelar Kelompok Diskusi (FGD) bertema “Ceramah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya Tentang Kebangkitan GBHN”. Sedangkan pemateri FGD adalah Muradi, Susi Dwi Harjanti dan Nangang Alamsah Delianoor. Kelompok fokus mempertemukan banyak guru secara virtual. Mulai ulang GBHN. Rekomendasi lainnya terkait dengan struktur lembaga negara, kewenangan DPD, dan struktur lembaga peradilan.

“Usulan adalah hasil dari keinginan asimilasi masyarakat. Yang paling memprihatinkan adalah kebangkitan masyarakat. GBHN,” ucapnya. -Syarief Hasan kembali mengungkapkan bahwa pimpinan MPR menggelar rapat pleno membahas rekomendasi MPR 2014-2019.

“Kalaupun ada kesempatan untuk mengamandemen konstitusi, kami setuju untuk tidak terburu-buru mengamandemen“ UUD ”. Dia menjelaskan:“ Sesuai UUD UUD yang diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. ”

MPR’s Pimpinan MPR, lanjut Syarief Hasan, mengatakan untuk mengamandemen konstitusi perlu dilakukan penelitian yang mendalam. “Pimpinan MPR memiliki kewajiban untuk mendengarkan keinginan seluruh masyarakat pemangku kepentingan. Politisi demokratik mengatakan bahwa saya memilih berkonsentrasi menyerap keinginan dan opini para intelektual pendidikan tinggi. -Berawal dari keinginan masyarakat, Syarief Hasan mengatakan hampir pasti masyarakat menginginkan GBHN atau disebut busur nasional. Alasannya, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan kontinuitas dan sinergi dalam pembangunan. Banyak orang yang belum tahu arah perkembangan emas Indonesia. Hal inilah yang memotivasi mereka. Orang yang ingin menghidupkan kembali GBHN. Namun, Syarief Hasan menambahkan banyak keahlian terkait. Merevisi pandangan amandemen konstitusi GBHN. Dia mencontohkan, jika ada peluang untuk mengubah konstitusi, tidak ada jaminan akan membawa manfaat, seperti membuka kotak pandora. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa perubahan hanya akan dilakukan pada GBHN. “Katanya mungkin banyak pandangan tentang amandemen konstitusi.” -Syarief Hasan juga menyinggung pandangan lain. Artinya, GBHN sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Ia menggunakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai contoh. Perkembangan rencana ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. “Saat itu pertumbuhan ekonomi masih sekitar 6%, dan dalam sepuluh tahun (2004-2014) pengangguran dan kemiskinan menurun. Artinya diatur, katanya:“ Cukup bertindak sesuai undang-undang. Bertindak saja sesuai hukum, jadi tidak perlu mengubah konstitusi. “

Persoalan lain dalam merumuskan atau menyusun GBHN, kata Syarief Hasan. Negara dilakukan oleh MPR, kemudian kepemimpinan negara harus dilaksanakan oleh presiden. Namun implikasinya adalah jika kepemimpinan negara dilakukan oleh presiden, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR sekali lagi merupakan lembaga yang paling penting. Ia mengatakan hal ini perlu dibahas dalam FGD. Unpad bisa memberikan ide dan pendapat dalam kelompok diskusi ini. “Para intelektual di perguruan tinggi lebih banyak ide dan pendapatnya. Tanggung jawab ilmiah tidak akan terkontaminasi oleh kepentingan politik, “katanya.” Pikiran dan pendapat kelompok terarah akan direkam dan menjadi dokumen negara. Ini akan kita bahas lagi di tim review MPR. Dan Dewan Riset Administrasi NasionalDi MPR, ”imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288