APBN sita rekening pribadi Wapres MPR: potensi penyalahgunaan

Home / MPR RI / APBN sita rekening pribadi Wapres MPR: potensi penyalahgunaan

TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan dana pengelolaan kas mengalir dari anggaran negara (APBN) ke rekening perseorangan. Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019-Anggota MPR RI Syarief Hasan menyatakan penyesalannya atas kejadian ini. Menurut dia, dana dari APBN tidak boleh dan tidak boleh disetorkan ke rekening resmi.

“Dana publik yang masuk ke rekening pribadi bisa disalahgunakan,” kata Syarief.

Ia mendorong BPK RI untuk melakukan hal tersebut. Audit pemilik akun individu. Selain itu, terdapat 5 kementerian / lembaga yang menggunakan rekening pribadi untuk mengelola dana APBN. Jika dihitung dari 5 kementerian / lembaga, nilai maksimal pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini adalah Rp. 7,178 miliar, tidak hanya itu, ia juga mendorong BPK RI untuk mengaudit kementerian / lembaga tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan memulihkan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana publik.

Syarief Hasan juga menilai masalah tersebut, yang mengakibatkan pelaporan saldo kas tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pandangan ini juga sependapat dengan BPK RI yang menyatakan bahwa ini adalah “pennie”. Karena sebenarnya tidak ada likuiditas, komentar tersebut tidak menjelaskan saldo kas yang sebenarnya.

“Pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa kontrol berbagai kementerian, Syarief Hasan, mengatakan:“ / Agen belum optimal, termasuk peran internal direksi pemerintah. Memastikan pengendalian cash management belum optimal sesuai ketentuan yang berlaku. “-Kementerian Pertahanan negara-negara anggota yang bertanggung jawab di DPR RI dari Panitia Pertama juga mendorong semua kementerian tersebut di atas untuk mengklarifikasi masalah ini. Sektor swasta adalah departemen yang paling penting dengan 481.290 crore, n belum disetujui oleh Menteri Keuangan, dan ada empat lainnya Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Agama, dan terakhir LHK, Bawaslu Provinsi, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir menyatakan bahwa kejadian tersebut dapat memicu pelanggaran yang dijelaskan oleh BPK RI. Konsekuensi tersebut harus dibenahi dan tidak boleh terulang lagi. Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288