Kekayaan bersih tinggi: Pembatalan klaster pendidikan adalah bukti dari Undang-Undang Ciptaker yang bermasalah

Home / MPR RI / Kekayaan bersih tinggi: Pembatalan klaster pendidikan adalah bukti dari Undang-Undang Ciptaker yang bermasalah

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi tindakan yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) untuk mencabut pendidikan hukum komprehensif UU Cipta Kerja kelompok.

Sebelumnya, pemerintah dan Baleg juga menunda pembahasan pokja. Menurut Hidayat, aksi bersama antara Baraig dan pemerintah merupakan hal yang baik karena dia ingin mendengar keinginan masyarakat.

“Semua ini membuktikan bahwa penyusunan dan isi RUU Chippertek yang komprehensif mengandung banyak masalah. Oleh karena itu, sebaiknya hentikan pembahasan RUU tersebut untuk menghindari terulangnya kembali aspek kehidupan bernegara dan aspek kehidupan bangsa lainnya. Masalah yang lebih serius, ”ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (25/9) -HNW menunjukkan beberapa regulasi di kelompok pendidikan UU Ciptaker, yang mengamandemen“ Sistem Hukum Pendidikan Nasional ”(UU Sisdiknas). ) Di bagian yang bermasalah.

“Nuansa regulasi terletak pada liberalisasi pendidikan. Nuansa privatisasi dan komersialisasi sangat kentara, yang tidak sejalan dengan cita-cita Indonesia merdeka, dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” – Hidayat menambahkan, konsep liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pengelolaan pendidikan dalam Undang-Undang Ciptaker menuai kritik luas dari anggota Baleg DPR RI di India. Fraksi PKS, serta ormas dan organisasi pendidikan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama bahkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Bill, pada akhirnya, didengarkan dan didengarkan. Dari perspektif pendidikan agama (Islam), nuansa sekularisasi, liberalisasi, dan materialisme tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD NRI 1945 gugus kalimat. Dan peran lembaga pendidikan agama anak-anak “Raudhatul Athfal”. Pencabutan tunduk pada Pasal 28 (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain itu, regulasi tertentu juga menyangkut produk karet yang dapat merugikan lembaga pendidikan agama dan pengelolaannya, seperti pesantren dan petani. -Hidayat mengacu pada undang-undang yang menyatakan bahwa Madrasah dan Pesantren termasuk dalam kategori lembaga pendidikan formal dan nonformal. Masalahnya, modul edukasi dalam UU Ciptaker, yakni Pasal 71 dan Pasal 62 (1), memuat regulasi tentang produk karet yang dapat mengancam sanksi pidana dan denda. Berlaku untuk pengelola lembaga pendidikan formal dan nonformal (termasuk pesantren dan pesantren).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288