Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Revisi UU BI tidak kondusif bagi stabilitas sektor valas

Home / MPR RI / Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Revisi UU BI tidak kondusif bagi stabilitas sektor valas

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan masih ada kontroversi baru dalam amandemen UU Perbankan Indonesia yang saat ini sedang dibahas di legislatif RPD RI. Pasalnya, ketika tidak jelas kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, penataan ulang industri keuangan akan menjadi kontraproduktif dan justru akan menghabiskan energi yang tidak perlu. Dan Syarief yang terukur mengatakan: “Masalah utama saat ini adalah kredibilitas birokrasi, bukan perbaikan sektor mata uang.” Padahal, akar permasalahan tidak hanya terletak pada kredibilitas belanja anggaran, tetapi juga pada tanggung jawab anggaran. Penggunaannya. Menurut publikasi Kelompok Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (20/2/9, Rabu), pencapaian rencana penanganan pandemi masih rendah. Kabar menggembirakan bahwa 49,31% dari rencana perlindungan sosial dapat terwujud dan 42,14% UMKM telah merambah. Namun sayang, untuk K / L dan pemerintah daerah penyerapannya hanya 14,06%.

Belum lagi penyerapan dan realisasi sektor perlindungan sosial dan UMKM yang gagal mendorong atau setidaknya menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi yang menyusut saat ini. Angka tersebut sebesar 5,32% pada triwulan II tahun 2020 dan akan menjadi yang ketiga pada tahun 2020 Kuartal berlanjut. Tanggung jawab krisis untuk pemulihan ekonomi negara ini telah meninggalkan banyak keraguan. Dengan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, apakah struktur sektor keuangan telah disesuaikan kembali? “Apakah revisi UU Intelijen Bisnis akan meningkatkan kinerja sektor mata uang untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi?” Ini isu kepemimpinan MPR yang juga anggota Dewan Tinggi Demokrat. Jika komite mata uang dibentuk, maka independensi BI juga menjadi tolok ukur bank sentral sedunia, mengacu pada Pasal 21 sampai dengan 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 dan Pasal 9 sampai 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Mereka mencontohkan, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter yang bertugas membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan moneter dan beranggotakan tiga orang anggota yang berhak memilih, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, dan Gubernur Bank.

“Amandemen Pasal 9 UU BI ini mengawasi pembentukan Dewan Uang, yang tidak hanya menghilangkan independensi BI, tetapi juga memberi ruang campur tangan politik dalam pengelolaan departemen. Bahkan, begitulah Bentuk intervensi menyebabkan hiperinflasi tahun 1960-an dan krisis sistemik tahun 1997/1998. Oleh karena itu, penyesuaian kembali sektor keuangan ini harus sangat kita waspadai karena kita khawatir krisis sudah berkali-kali terjadi, terutama pada ketidakstabilan ekonomi global. Di bawah ancaman pemerintah, hal tersebut kemungkinan besar akan menyebabkan pemerintah melakukan kesalahan.

Padahal, independensi perbankan Indonesia merupakan tanggung jawab Pasal 23D UUD 1945 yang secara jelas mengatur bahwa negara memiliki pusat perbankan dan strukturnya, Status, wewenang, tanggung jawab, dan independensi diatur oleh undang-undang. Tentunya klausul “independensi” harus dimaknai sebagai penolakan terhadap segala bentuk intervensi untuk menjalankan tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan sektor uang.

“Sekalipun menjaga, Dalam hal pemantauan dan penyelesaian krisis, di bidang sistem keuangan, kami telah membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Amputasi independen BI tidak perlu, mundur selangkah, “pungkas Syarief.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288