Wakil Ketua MPR: Pemerintah gagal mengendalikan pandemi Covid-19

Home / MPR RI / Wakil Ketua MPR: Pemerintah gagal mengendalikan pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR), partai demokrasi, mendukung keputusan Menteri Keuangan untuk melakukan penganggaran berbasis kinerja. Pasalnya, hingga saat ini, meski dengan kedatangan 200.000 korban pandemi, anggaran besar yang dilaksanakan pemerintah belum memberikan pengaruh yang besar, bahkan belum bisa mengatasi penurunan. Covid-19, dan kinerja ekonomi yang telah mengalami resesi.

Beberapa prinsip harus dipertimbangkan dalam penganggaran. Berdasarkan kinerja yaitu efektivitas dan efisiensi anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, akuntabilitas anggaran dan transparansi.

Jika prinsip ini tidak diterapkan, kita dapat memastikan bahwa anggaran tidak didasarkan pada kinerja dan pada akhirnya tidak akan memberikan pengaruh yang paling besar. Penganggaran berbasis kinerja. Ini tidak terjadi karena ada bukti bahwa anggaran pengobatan untuk Covid-19 mencapai 695,7 triliun rupee, yang tidak dapat mengurangi peningkatan harian kasus Covid-19 dari tahun 2000 hingga 2000. 3.000 kasus per hari. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tidak menghormati prinsip penganggaran yang efektif. Dalam penanganan Covid-19, bahkan terdapat kecenderungan target alokasi tidak jelas.

Anggota senior dewan Demokrat ini juga mempertanyakan beberapa tujuan pemerintah yang belum terealisasi. — “Pemerintah menetapkan defisit APBN 2020 menjadi 5,07% dari PDB sesuai dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2020. Namun, fakta membuktikan bahwa defisit APBN tahun 2020 telah membengkak menjadi 6,34% dari PDB menjadi 1.039,2 triliun yuan. Rupee “Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menghormati prinsip disiplin fiskal karena terus mengubah tujuannya dan tidak tercapai tujuan akhir. Kata Syarief Hasan. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui BLT. Namun, ternyata pada tahun 2020 jumlah pengangguran akan bertambah sebesar 3,05 juta. Daya beli masyarakat Indonesia semakin menurun, Bahkan akibat pandemi Covid-19, sekitar Rs 362 crore hilang.Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menaati prinsip efektivitas dan efisiensi serta prinsip anggaran-Syarief Hasan juga mempertanyakan apakah anggaran pemerintah lebih cocok untuk penguatan perusahaan besar dan BUMN. Padahal, pemerintah Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah masyarakat kecil dan UMKM.

“Meski begitu, anggaran masyarakat kecil yang diwujudkan dalam bentuk BLT baru terealisasi. ‘Apakah 31%. “Ini menunjukkan anggaran pemerintah kurang fair,” kata Syarief. -Dia yakin bahwa hasil anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip berbasis kinerja telah menyebabkan jatuhnya perekonomian Indonesia. Presiden harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerjanya sendiri, dan secara khusus harus memprioritaskan rencana politik untuk menghadapi pandemi Covid 19. Di sisi lain, ekonomi prioritas pemerintah saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda perbaikan pada triwulan III dari triwulan II tahun 2020. Kontraksi minus 5,32% hingga tahun 2020 merupakan kontraksi paling serius sejak reformasi. Pertumbuhan negatif ini juga akan muncul pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020 dan berujung pada resesi ekonomi.

“Jika semua tujuan tidak bisa tercapai dengan anggaran yang besar dan disiapkan, itu artinya pemerintah belum memenuhi tugasnya. Rakyat,” kata Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288