Individu dengan kekayaan bersih tinggi menyarankan peningkatan anggaran KemenPPPA

Home / MPR RI / Individu dengan kekayaan bersih tinggi menyarankan peningkatan anggaran KemenPPPA

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid prihatin dengan situasi perempuan dan anak, termasuk anak yatim piatu. Terutama dalam wabah Covid-19 yang sedang berlangsung. Pasalnya, dalam pandemi Covid-19, perempuan dan anak-anak menjadi korban terbesar. Oleh karena itu, individu-individu berpenghasilan tinggi menyarankan agar negara harus ada, melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak-anak, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dan memerintahkan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan anggaran Kementerian Perempuan dan Anak. Otorisasi. Jika Departemen PPP menambah jumlah program untuk perempuan dan anak (termasuk yatim piatu), anggaran bisa selesai. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan yang mencapai 51% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak (termasuk anak yatim piatu), mereka terserap sepenuhnya dan berdampak positif bagi perempuan dan anak. -Kami mendukung anggaran kementerian. Telah diusulkan. Dalam hal penerima manfaat (yaitu anak-anak dan perempuan), angka ini telah melebihi 51% dari penduduk Indonesia, tetapi anggaran Kementerian PPPA (Rp 279,5 miliar) sebenarnya kurang dari anggaran cabang kementerian lain (misalnya, Sosial Berdayakan Ditjen Kemensos (Rp 4062 crore), ”kata Hidayat dalam sambutannya, Senin (5/10) .- Anggota panitia VIII DPR-RI ini mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dari Bali, diberikan bantuan kepada lembaga-lembaga Islam di Jakarta yang merupakan kelanjutan dari contoh para pendiri negara. Batas teritorial dan agama ketika mengadopsi kebijakan nasional. Selama periode 2009-2014, Mensos adalah Habaib ( Yakni Habib Salim Segaf Juffri), serta memberikan bantuan kepada non-Muslim di Papua dan Bali, sebagai wujud pengamalan sila kelima Pancasila. Berikan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan semua warga negara.Ini salah satu makna Pancasila dan organisasi keagamaan yang memerintahkan berdirinya negara demokrasi di badan eksekutif dan legislatif untuk memperkuat dan membantu Selesaikan permasalahan yang ada.

“Oleh karena itu, semua pihak yang harus melaksanakan program pendampingan dari Dinas PPPA ini melakukan hal ini dengan keyakinan untuk pembangunan berkelanjutan. Sekalipun jumlahnya tidak dapat memenuhi semua persyaratan, jika benar dan benar Implementasinya, angka ini “terbukti bermanfaat besar bagi penduduk (perempuan dan anak-anak).), Jadi di tahun anggaran berikutnya, ini bisa menjadi argumen kuat untuk melanjutkan rencana, menambah anggaran, dan memperluas manfaat. Penerapan ajaran agama terkait perlindungan anak (termasuk anak yatim piatu) pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288