Syarief Hasan: Revisi UUD perlu dikaji secara menyeluruh

Home / MPR RI / Syarief Hasan: Revisi UUD perlu dikaji secara menyeluruh

Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, berharap MPR mampu menyelesaikan usulan tugas MPR periode 2014-2019 periode 2019-2024, terutama terkait status rekomendasi orientasi politik negara (GBHN). Oleh karena itu, pada akhir amanat MPR 2019-2024 akan ada GBHN.

“Kami masih melakukan penelitian lebih mendalam tentang hal itu. Kami berharap bisa melengkapi rekomendasi country positioning di MPR. (2019-2024),” kata Sjarifuddin Hasan kepada guru tersebut. Senin (14/9/2020) di Universitas Padjaran (Unpad) di Ruang Executive Lounge Unpad, Bandung, Jawa Barat. MPR dan Panitia Fakultas Unpad menggelar Kelompok Diskusi (FGD) bertema “Ceramah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya tentang Kebangkitan GBHN”. Sedangkan pemateri FGD adalah Muradi, Susi Dwi Harjanti dan Nangang Alamsah Delianoor. Banyak profesor yang benar-benar mengikuti FGD.

Nama panggilan Sjarifuddin Hasan Syarief Hasan mengungkapkan bahwa MPR tahun 2014-2019 merekomendasikan MPR tahun 2019-2024. Salah satu sarannya adalah melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap Amandemen Konstitusi NRI terkait dimulainya kembali GBHN tahun 1945. Usulan lain terkait struktur lembaga negara, kewenangan DPD, dan struktur lembaga peradilan.

“Usulan ini hasil menyerap keinginan masyarakat. Yang paling memprihatinkan adalah menghidupkan kembali masyarakat. GBHN,” ujarnya. -Syarief Hasan kembali mengungkapkan bahwa pimpinan MPR menggelar rapat pleno membahas rekomendasi MPR 2014-2019.

“Jika ada kesempatan untuk mengamandemen konstitusi, kami sepakat untuk tidak terburu-buru mengubah“ UUD ”. Dia menjelaskan:“ Sesuai ketentuan UUD konstitusi yang diajukan oleh sepertiga anggota MPR. ”

Pimpinan MPR Syarief Hasan melanjutkan, untuk mengamandemen konstitusi perlu dilakukan penelitian yang mendalam, politisi partai tersebut mengatakan: “Pimpinan MPR wajib mendengarkan tuntutan seluruh pemangku kepentingan. Saya memilih berkonsentrasi menyerap tuntutan dan pendapat para intelektual pendidikan tinggi. “Democrat. State Arc.” Pasalnya, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan kontinuitas dan sinergi dalam pembangunan. Banyak orang yang belum mengetahui arah perkembangan emas di Indonesia. Inilah yang memotivasi mereka. Orang yang ingin menghidupkan kembali GBHN, ”terangnya. -Namun, Syarief Hasan menambahkan banyak poin terkait pidato amandemen konstitusi, yang khusus ditujukan untuk menghidupkan kembali GBHN. Dia mencontohkan. Tidak ada yang bisa menjamin jika ada peluang untuk mengamandemen konstitusi, Akan ada minat untuk membuka kotak Pandora. Dia berkata: “Beberapa orang khawatir ketika peluang amandemen konstitusi terbuka, akan ada imigran ilegal. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hanya GBHN yang akan diubah. Banyak pandangan mungkin muncul dalam amandemen konstitusi. “-Syarief Hasan juga menyinggung pandangan lain bahwa GBHN sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Ia mencontohkan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana pembangunan itu diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 dan UU Nomor 25 Tahun 2004. Saat itu perekonomian sedang tumbuh. Tetap sekitar 6%, dan angka pengangguran dan kemiskinan turun dalam sepuluh tahun (2004-2014), yang berarti pengawasan hukum sudah cukup. Dia berkata: “Konstitusi … Persoalan lainnya adalah persoalan merumuskan atau menyusun GBHN. Jika MPR bertanggung jawab atas kepemimpinan nasional, maka sistem negara harusnya presiden. “Tapi sekarang kita tidak mematuhi sistem wajib MPR. Namun implikasinya jika kepemimpinan nasional dilaksanakan oleh presiden, presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR sekali lagi menjadi lembaga terpenting. Ia mengatakan hal itu perlu diterapkan dalam perangkat desulfurisasi gas buang ini. Unpad dapat memberikan gagasan dan pendapat dalam kelompok diskusi ini, Ia mengatakan: “Ide dan pendapat para intelektual di perguruan tinggi lebih bertanggung jawab secara ilmiah dan tidak membawa kepentingan politik. “

” Pikiran dan pendapat FGD ini akan dititipkan dan menjadi dokumen nasional. Kita akan bahas lagi di tim review MPR dan Panitia Riset Administrasi NasionalDi MPR, ”imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288