Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Amandemen UU Perbankan Internasional berdampak kontraproduktif terhadap stabilitas sektor mata uang

Home / MPR RI / Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Amandemen UU Perbankan Internasional berdampak kontraproduktif terhadap stabilitas sektor mata uang

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, amandemen UU Perbankan Indonesia yang saat ini sedang dibahas di DPRD RI kemungkinan ada regulasi baru yang disengketakan. Pasalnya, dalam pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, penataan ulang sektor keuangan justru akan kontraproduktif dan menghabiskan energi yang tidak perlu. Dan Syarief yang terukur mengatakan: “Masalah utama saat ini adalah kredibilitas birokrasi, bukan perbaikan sektor mata uang.” Padahal, akar permasalahan tidak hanya terletak pada kredibilitas belanja anggaran, tetapi juga pada tanggung jawab anggaran. Berdasarkan publikasi Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (Rabu, 2/9/20), realisasi rencana penanggulangan pandemi masih sangat rendah, dengan perlindungan sosial sebesar 49,31% dan UMKM yang mencapai 42,14% merupakan kabar menggembirakan. Namun sayang, untuk K / L dan pemerintah daerah penyerapannya hanya 14%, 06%.

Belum lagi penyerapan dan realisasi sektor perlindungan sosial dan UMKM yang gagal mendorong atau setidaknya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang menyusut saat ini. Angka tersebut sebesar 5,32% pada triwulan kedua tahun 2020 dan akan berlanjut pada triwulan ketiga tahun 2020. Krisis tanggung jawab pemulihan ekonomi negara ini telah meninggalkan banyak masalah. — “Apa hubungan antara pemberlakuan kembali sektor keuangan dan pemulihan ekonomi nasional dengan perbaikan situasi secara keseluruhan? Mungkinkah revisi undang-undang business intelligence dapat meningkatkan kinerja sektor mata uang untuk mendukung kebijakan pengelolaan pandemi?” Ini isu kepemimpinan MPR , MPR juga merupakan anggota Dewan Tinggi Demokrat. Jika komite mata uang dibentuk, kemandirian BI juga akan menjadi patokan bagi bank sentral di berbagai daerah.Lihat Pasal 23, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 dan Pasal 10, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, yang mengatur bahwa bank-bank Indonesia bertanggung jawab. Dewan Moneter pembantu untuk memimpin pemerintah dalam memutuskan kebijakan moneter beranggotakan tiga orang yang memiliki hak suara, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, dan Gubernur Bank. Undang-undang intelijen bisnis yang ditetapkan oleh Supervisory Currency Committee tidak hanya menghilangkan independensi intelijen bisnis, tetapi juga membuka ruang untuk campur tangan politik dalam pengelolaan sektor mata uang. Bentuk intervensi inilah yang justru menyebabkan inflasi tahun 1960-an dan krisis sistemik tahun 1997/1998. Oleh karena itu, kita perlu menyikapi dengan sangat hati-hati penyesuaian kembali di sektor keuangan ini, karena kita khawatir krisis telah berkali-kali terjadi, terutama di bawah ancaman ketidakstabilan ekonomi global yang seringkali membawa bencana kepada pemerintah. “, Kata Syarief.” Inilah tugas Pasal 23D UUD 1945 yang secara jelas mengatur bahwa negara memiliki bank sentral, dan struktur, status, kekuasaan, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh undang-undang. Klausul independensi ini tentunya harus dijelaskan dan ditolak untuk diintervensi dalam segala bentuk tugas pengelolaan departemen moneter Bank Indonesia.

“Meskipun Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibentuk dalam rangka menjaga, memantau dan menyelesaikan krisis sistem keuangan. Tidak perlu ada amputasi independen BI dan sebuah langkah mundur,” tutup Syarief.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288