RI MPR dan KADIN Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi keempat pilar MPR RI

Home / MPR RI / RI MPR dan KADIN Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi keempat pilar MPR RI

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Presiden MPR Indonesia Bambang Soesatyo menekankan bahwa para pengusaha berpartisipasi dalam proses sosialisasi empat pilar Konferensi Konsultatif Rakyat Indonesia, yang merupakan empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yaitu 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Republik Indonesia, Keanekaragaman Republik Indonesia. Karena itu, ketika melakukan kegiatan bisnis, pengusaha selalu mengutamakan kepentingan negara dan nasional, daripada moral hazard.

“Membayar pajak, menyadari pembangunan berkelanjutan perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan, dan tidak mengabaikan hak-hak pekerja hanyalah beberapa contoh tindakan yang diambil oleh pengusaha yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nota kesepahaman yang dicapai antara MPR RI dan Federasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk mensosialisasikan empat pilar MPR RI telah menjadi posisi yang kuat bagi para wirausahawan untuk menyadari berbagai masalah di berbagai negara, “kata Bamsoet setelah menandatangani nota kesepahaman tersebut. . Sosialisasi empat pilar MPR Indonesia antara MPR Indonesia dan Kamar Dagang Indonesia membawa Presiden Rosan P. Roeslani ke Kantor Presiden Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia, Jakarta, Selasa (18/2/20).

Mantan pembicara Parlemen Republik Indonesia pada 2014-2019 menjelaskan politik, ekonomi dan budaya.Tiganya adalah — Membaca: Ketua MPR: PPHN adalah kondisi yang diperlukan untuk masa depan negara – Membaca: Apresiasi Bamsoet dan mendesak jenderal Jaksa Penuntut Umum mengumumkan hasil peninjauan oleh Jiwasraya dan Asabri, yang akan mempengaruhi masa depan suatu negara. Ketika Presiden Sikano menegaskan kembali dalam pidatonya pada 17 Agustus 1965, rakyat Indonesia harus memiliki kedaulatan politik, otonomi ekonomi, dan kepribadian budaya.

“Berkat penandatanganan protokol, pengusaha juga memainkan peran aktif dalam pidato Presiden Soekarno,” kata Bamsoet.

Sebagai wakil presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bamsoet melihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, yang saat ini aktif mempromosikan tenaga kerja terintegrasi dan undang-undang yang memungut KADIN dari pejabat provinsi dan kabupaten / kota dapat bekerja sama dengan MPR RI untuk memasukkan Sosialisasi keempat pilar MPR RI. Dengan cara ini MPR RI dan KADIN Indonesia dapat bekerja sama untuk memajukan Indonesia.

MPR RI juga telah menyerap keinginan rakyat dengan imbalan amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengusulkan prinsip-prinsip kebijakan nasional (PPHN).

Baca: Bamsuet mendorong milenium untuk mempromosikan dunia UMKM

Kontribusi KADIN dan pengusaha sangat penting, dan berbagai organisasi sosial seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MATAKIN, IGP dan sebagainya juga sangat penting.

“PPHN harus menjadi respons untuk mengatasi tantangan. Masih khawatir tentang stabilitas politik, perkembangan yang tidak konsisten dan kecemasan pengusaha yang diatur dengan buruk antara pusat dan daerah. Karena PPHN, arah pembangunan ekonomi, politik negara Indonesia, masyarakat Dan aspek budaya akan lebih ditargetkan, sehingga memberikan jaminan bagi keberlanjutan dunia bisnis. “(BJN *)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288