Pimpinan MPR: Rencana kerja Cakada harus berpedoman pada Pancasila dan sejalan dengan visi dan misi Republik Indonesia

Home / MPR RI / Pimpinan MPR: Rencana kerja Cakada harus berpedoman pada Pancasila dan sejalan dengan visi dan misi Republik Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak di 9 provinsi, 37 kota, dan 224 daerah pada 9 Desember 2020, calon masing-masing kepala daerah (negara bagian Gakada) harus menyerahkan diri ke Kongres. Visi dan misi tersebut dipublikasikan sebagai bagian dari kampanye. Oleh karena itu, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Ahmad Basarah menegaskan bahwa Gakada di seluruh wilayah Indonesia harus berpegang pada visi dan misi Pancasila dan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Dipandu oleh nilai-nilai. Visi, misi dan rencana Pancasila akan didaftarkan ke panitia pemilihan umum. .

” Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membutuhkan visi dan misi negara Republik Indonesia sebagai tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Ini tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, kejelian dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditekankan dalam usulan pemilihan yang diajukan oleh masing-masing calon kepala daerah. ” dan menjadi pembicara pada webinar nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Ilmu Politik Indonesia AIPI, Senin (31/8/20).

Muhammad Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri, Alief Budiman, Ketua AIPI, dan Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan mengikuti webinar nasional bertema “ Republik Indonesia Bersatu Visi Bangsa ”. Indonesia lolos dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Pemilu “, Presiden Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Mohammed, aktivis pemilu Jeirry Sumampow dan Khoirunnisa Nur Agustyati, dan tuan rumah Nur Hidayat Sardini.

Ahmad Basarah (Ahmad Basarah) di hampir 450 Dalam sambutan yang dihadiri oleh peserta webinar nasional tersebut dijelaskan bahwa dalam memberikan visi, misi dan rencana kerja, Kakada selalu bekerja dalam kerangka wilayah departemen dan departemen. Hanya untuk keinginan “pasar suara” .– –Semua hal itu terjadi.Dokter yang benar menyatakan bahwa seluruh Cakada lulusan Universitas Diponegoro Semarang Amerika Serikat selalu mengacu pada Peraturan KPU RI Pasal 3 Tahun 2017, Pasal 42 ayat (1) huruf q, aslinya ditulis sebagai : “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah” ditandatangani oleh dua pasangan calon. ”Bahkan, Ketua DPP PDI-P menjelaskan hal itu guna menjamin persatuan kepemimpinan dan pembangunan di seluruh Indonesia. Jacada harus menyusun visi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, misi dan semua rencana kerja adalah selaras dan merupakan bagian dari visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah asuhan nilai-nilai Pancasila.

<< Dengan demikian arahan, kebijakan dan rencana kerja kepala daerah di Indonesia akan selaras dengan kepemimpinan, kebijakan dan rencana kerja Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilu, Presiden dan Wakil Presiden harus mengikuti visi negara Republik Indonesia. Dan misi, dan di bawah tuntunan Pancasila, "kata Ahmad Basarah.

Pendapat Ahmad Basarah itu kemudian disetujui bahkan dicantumkan Termasuk dalam butir keenam “Rekomendasi Tujuh Butir Hasil Webinar Nasional Ikatan Ilmu Politik Indonesia Tentang Kesatuan Bangsa Indonesia”. CIndonesia diselenggarakan melalui pemilihan delapan narasumber dan pemilihan pejabat daerah. Webinar nasional ini Hal ini memang diselenggarakan oleh AIPI dan MPR Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

Dalam proposal tersebut, webinar nasional juga mengemukakan bahwa pemilu harus menjadi perwujudan dari tujuan nasional yang harus diperkuat dengan cara-cara berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara monoteistik.Pemilu dan Pilkada harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, melaksanakan pilar-pilar demokrasi dan membentuk sistem politik dan pemerintahan yang efektif. Pilkada ( Pilkada) harus dilaksanakan sebagai wujud kedaulatan rakyat, karena harus berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila, visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjamin persatuan dan kesatuan Indonesia.

” KPU RI, Bawaslu RI DKPP RI dan DKPP RI hendaknya hidup rukun dan saling mendukung di jenjang masing-masing. Munculnya Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Indonesia A dan pemerintahannya. Melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, menjaga visi NKRI sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan realisasi misinya,quo tulis saran ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288