Kekayaan bersih tinggi meminta presiden mendengarkan penolakan UU Ciptaker oleh kepala daerah

Home / MPR RI / Kekayaan bersih tinggi meminta presiden mendengarkan penolakan UU Ciptaker oleh kepala daerah

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mendengarkan penolakan “Undang-Undang Ciptaker” oleh banyak kalangan. Terutama para pemimpin daerah yang mengejar keinginan warganya.

Hidayat mengenang bahwa meskipun Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal, namun status daerah sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

”ujarnya dalam siaran pers : Ketentuan Pasal 18 (2) menjamin adanya asas otonomi daerah, dan Pasal 18 ayat (4) memberikan otonomi seluas-luasnya. Jakarta, Sabtu (10/10).

Oleh karena itu, individu-individu berpenghasilan tinggi menegaskan bahwa suara daerah harus didengarkan agar pemerintah tidak kembali kepada sentralisme seperti pada masa Orde Baru. Ia mencontohkan, justru para kepala daerah yang harus menghadapi gelombang penolakan UU Ciptaker karena dinilai merugikan masyarakat. Oleh karena itu, mereka secara alami mengungkapkan klaim ini. – “Saya berterima kasih kepada para pimpinan daerah yang telah menyampaikan dan menyampaikan keinginan masyarakat yang dipimpinnya. Pimpinan daerah yang bertemu dengan pengunjuk rasa dan mengutarakan aspirasinya adalah teladan pemimpin yang baik. Saya berharap dapat menyampaikan keinginannya”, Dia berkata. Sebagai rujukan, banyak kepala daerah yang menyampaikan keinginannya dengan baik, bahkan ada yang dengan tegas menolak “UU Hak Sipil”. Pimpinan daerah antara lain Walikota DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji. Selain itu, banyak bupati atau wali kota yang menyerukan keinginan serupa. Orang-orang kaya mengatakan, penolakan para pemimpin daerah oleh parpol menunjukkan bahwa RUU Chiptek telah ditolak oleh berbagai kalangan, tidak hanya dua fraksi di parlemen Indonesia. Ia mengatakan: “Para pemimpin daerah berasal dari fraksi politik yang berbeda. Yang mereka ungkapkan murni suara daerah dan rakyat pimpinannya.” Ia memerintahkan semua gubernur untuk mendukung RUU Siputak. Dia mengatakan: “Presiden harus mendengarkan dan mempertimbangkan dengan cermat keinginan masyarakat di daerah.” — Orang-orang berpenghasilan tinggi meminta Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan bersiap menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perppu) sebagai pengganti undang-undang untuk menghilangkan persetujuan Ciptaker Kebisingan dan rasa sakit yang disebabkan oleh tagihan.

“Sudah saatnya Presiden Jokovy menunjukkan kepemimpinan dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat dan wilayah semua negara, serta menjamin keberlangsungan sistem otonomi daerah yang disepakati bersama sejak reformasi,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288