Dorongan yang tidak memadai untuk implementasi, penerapan yang lambat dalam pendidikan inklusif

Home / MPR RI / Dorongan yang tidak memadai untuk implementasi, penerapan yang lambat dalam pendidikan inklusif

TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengatakan lemahnya sanksi terhadap pendidikan inklusif dalam kerangka hukum membuat pendidikan inklusif tidak efektif dan sulit dilaksanakan.

“Pendidikan inklusif telah dibahas di Forum Pendidikan Dunia di Dakar pada tahun 2000, tetapi implementasinya.” Pendidikan inklusi negara tidak didorong oleh kewajiban yang mengikat, atau setidaknya daerah tidak menyadarinya akan dikenai sanksi, ”kata Lestari Moerdijat, Senin (29/6). Ucap dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Rerie, Lestari juga disebut sebagai hambatan dan non hambatan yang “termasuk tujuan pendidikan”, seperti pelajar di daerah tertinggal yang diakibatkan oleh kecelakaan. Hambatan, pelanggaran profesional dan banyak alasan lainnya.

Karena tidak ada sanksi hukum atas pelaksanaan RUU tersebut, legislator partai NasDem ini menambahkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pendidikan inklusif tidak berlaku. Rerie menjelaskan banyak konflik yang terjadi Peraturan terkait pendidikan inklusi, antara lain PP No. 70 tentang pendidikan inklusif tahun 2009, PP 17/2010 c tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

“Namun ada beberapa regulasi yang tidak mempengaruhi implementasi. Katanya. Dia menjelaskan bahwa

Penerapan model pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga bermasalah dengan implementasi yang buruk. Sejak tahun 2003, model PJJ ini telah diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut Tujuh belas tahun setelah diundangkan, masih banyak urusan yang belum selesai .— Misalnya menurut Rerie, masalah dalam nomenklatur PJJ secara hukum disebut pendidikan jarak jauh, namun dalam pelaksanaannya disebut pendidikan jarak jauh. Artinya perancang undang-undang kurang paham. Terkait e-learning berdasarkan UU No 12 Tahun 2012, dia menjelaskan bahwa delapan tahun kemudian, dengan kemajuan teknologi belum ada yang melakukan langkah-langkah perbaikan. Rerie menegaskan, undang-undang pendidikan teknik harus mengikuti tanggung jawab etis. Penerapannya. Dia menyimpulkan: “Kuncinya adalah memperjelas hukum melalui hukuman yang tegas. “

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288