Model komunikasi kebijakan publik harus segera diperbaiki

Home / MPR RI / Model komunikasi kebijakan publik harus segera diperbaiki

TRIBUNNEWS.COM-Metode komunikasi kebijakan publik harus segera dikoreksi untuk menghindari kesalahpahaman kebijakan mana yang akan diterapkan. Lestari Moerdijat, wakil ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengeluarkan pernyataan tertulis pada Ahad, 11 Oktober, yang berbunyi: “Berkomunikasi secara tepat tentang kebijakan yang akan dilaksanakan.” Julukan Lestari, Rerie, mengatakan Sayangnya, dalam pemeriksaan polisi, sebagian besar pengunjuk rasa mendapat informasi yang tidak benar tentang UU Cipta Kerja, yang dianggap salah satu pendorong unjuk rasa. – “Jika RUU penciptaan lapangan kerja dibahas sejak awal, dan banyak orang sudah memahami rancangan kebijakan, maka demonstrasi besar-besaran mungkin tidak hadir,” kata anggota parlemen partai. NasDem .

Rerie mengatakan bahwa mode komunikasi ini seperti petugas pemadam kebakaran, dan biasanya diterapkan oleh instansi atau instansi negara dalam proses penerapan kebijakan baru. Ia menambahkan, sembari menunggu respon terhadap kebijakan yang ada, proses sosialisasi besar-besaran akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman.

Rerie menjelaskan, strategi ini dapat membuat pihak-pihak yang kecewa dengan kebijakan terkait gagal. Reaksi lintas batas seperti yang terjadi ketika undang-undang itu ditolak pekan lalu. Menciptakan lapangan kerja

Menurut Rerie, sejak awal sosialisasi besar-besaran harus dilakukan secara persuasif melalui jalur yang benar terkait kebijakan yang akan diterapkan untuk mengurangi kesalahpahaman masyarakat. . DPR RI masih membahas berbagai RUU yang memiliki kepentingan publik.

Diantaranya, “Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, “Undang-Undang Ketahanan Keluarga”, “Undang-Undang Masyarakat Adat”, dan “Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” juga dipertimbangkan. Rerie mengatakan, sosialisasi skala besar terkait isu kebijakan terkait yang menjadi perhatian publik harus segera dilakukan. r Masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan dampak dari peraturan baru yang akan diterapkan. Upaya pendistribusian draft kebijakan sedini mungkin agar mudah dipahami, menurut Rerie, juga mengedepankan transparansi sebagai ciri pengelolaan publik yang baik.

Ruili meyakini bahwa sudah saatnya kita mengubah komunikasi dan manajemen birokrasi antar lembaga negara untuk menghadapi keduanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288