Wakil Ketua MPR: Pemerintah gagal mengendalikan pandemi Covid-19

Home / MPR RI / Wakil Ketua MPR: Pemerintah gagal mengendalikan pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, partai demokrasi, mendukung keputusan Menteri Keuangan untuk melakukan penganggaran berbasis kinerja. Pasalnya, sejauh ini anggaran pemerintah yang sangat besar belum memberikan pengaruh yang besar, bahkan tidak mampu mengatasi tren penurunan, bahkan di antara 200.000 korban pandemi Covid. 19, dan kinerja ekonomi yang telah mengalami resesi. Berdasarkan kinerja yaitu efektivitas dan efisiensi anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, akuntabilitas anggaran dan transparansi.

Jika prinsip ini tidak diterapkan, kita dapat memastikan bahwa anggaran tidak didasarkan pada kinerja dan pada akhirnya tidak akan memberikan pengaruh yang paling besar. Penganggaran berbasis kinerja. Bukan itu masalahnya, karena ada bukti bahwa anggaran pengobatan Covid-19 telah mencapai 695,7 triliun rupee, tetapi tidak bisa mengurangi kenaikan harian kasus Covid-19 (dari 2000 hingga 2000) menjadi 3.000 kasus per hari. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tidak menghormati prinsip penganggaran yang efektif. Bahkan ada tren pengobatan yang tidak tepat sasaran dalam pengobatan Covid-19.

Anggota komite senior Partai Demokrat juga mempertanyakan beberapa tujuan pemerintah yang belum tercapai. Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan defisit APBN 2020 sebesar 5,07% dari PDB. Namun, ternyata defisit APBN tahun 2020 akan meningkat menjadi 6,34% dari PDB, mencapai Rs 1.039,2. triliun. Syarief Hasan mengatakan: “Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menghormati prinsip disiplin anggaran, karena selalu mengubah tujuannya dan pada akhirnya gagal mencapai tujuannya.” Tidak hanya itu, pemerintah juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Daya beli melalui BLT. . Namun fakta membuktikan bahwa pada tahun 2020, jumlah pengangguran akan meningkat sebesar 3,05 juta. Daya beli masyarakat Indonesia menurun bahkan merugi sekira Rs 362 miliar akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip efektivitas dan efisiensi serta disiplin anggaran pemerintah. -Syarief Hasan juga mempertanyakan apakah anggaran pemerintah lebih cocok untuk penguatan perusahaan besar dan BUMN. Padahal seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat kecil dan UMKM.

“Meski begitu, anggaran masyarakat kecil yang direalisasikan dalam bentuk BLT baru terealisasi, yaitu 31%.“ Ini menunjukkan anggaran pemerintah kurang fair, ”ujar Syarief. -Dia menilai tidak sesuai dengan prinsip berbasis kinerja Hasil anggaran telah menyebabkan keruntuhan ekonomi Indonesia. Presiden harus melakukan penilaian menyeluruh atas kinerjanya, terutama rencana politik untuk menghadapi pandemi Covid 19. Di sisi lain, ekonomi prioritas pemerintah saat ini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan di kuartal ketiga. Pada tahun 2020, kontraksi akan menjadi negatif 5,32% pada triwulan II tahun 2020, yang merupakan kontraksi paling serius sejak reformasi. Pertumbuhan negatif ini masih akan terjadi pada triwulan III dan IV tahun 2020 dan akan berujung pada resesi. .

“Jika semua tujuan tidak dapat dicapai melalui anggaran yang besar dan disiapkan, itu artinya pemerintah belum memenuhi amanatnya. Orang-orang, “kata Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288