Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

Home / MPR RI / Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan pengadilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Dengan cara ini, setiap keputusan etis yang dibuat oleh setiap orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan kode etik di lembaga nasional dan organisasi profesi tidak lagi menghadapi persyaratan pengadilan biasa. Etika dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etika.

“Dasar pembentukan ethics court bisa merujuk pada UU MPR VI / MPR / 2001 tentang moral kehidupan. Bansout mengatakan usai wawancara dengan Presiden Kentucky Jaja:” Pada Oktober 2020 Atau pada November 2020 mendatang, MPR RI dan Komisi Yudisial (KY) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika dan Etika untuk Warga dan Negara “Ahmed Ja dari Presiden DKPP Mohammad (Mhhammad) Ahmad Jayus dan Jimly Asshiddiqie, Anggota DPD RI Kantor Istana Kepresidenan. MPR RI, Jakarta, Selasa (20/8/11).

Mantan presiden DPR RI tersebut mengatakan: PBB) pada Sidang Umum tahun 1996 mengusulkan untuk menyertakan Semua negara anggota termasuk Indonesia telah membangun “infrastruktur etika lembaga publik”, yang meliputi kode etik dan kode etik. Etika penegak hukum. Indonesia meresponnya dengan melatih berbagai lembaga penegak etika, seperti KY, DKPP, DPR Dewan Kehormatan RI (MKD), Dewan Kehormatan (BKD) DPD RI memantau KPK RI di Badan / Pengurus Etik.

Berbagai organisasi profesi juga memiliki pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kode etik, seperti Direktur Kehormatan Ikatan Pengacara Indonesia PERADI, Majelis Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Pers. Mahkamah Agung atau Pengadilan Tata Usaha Negara menyidangkan “Kode Etik” di hadapan Mahkamah Agung, mengimbau atau mencari keadilan. Moralitas dan hukum adalah dua hal yang berbeda. “, Bamsoet mengumumkan. FKPPI, Ketua Kementerian Pertahanan Negara, menambahkan pada Pakta Etik Nasional kedua, selain memperkenalkan Menteri Negara Pendayagunaan Perangkat dan Reformasi Birokrasi, ia juga mengatakan: ‚ÄúSecara moralitas, dia bersalah mutlak. Negara juga memperkenalkan berbagai pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik tersebut.Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Komite Pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik DPR RI, serta polisi dan kejaksaan Pejabat dan Perintah Militer Mahkamah Agung .- “Karena konvensi ini, saya berharap dapat melahirkan berbagai gagasan dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan pengadilan moral. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Dengan demikian, Indonesia dapat mencatat sejarah baru di dunia sebagai negara pionir yang menerapkan moralitas secara etis secara transparan di dalam negara dan kehidupannya. “

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288