Bamsuet: Pilkada serentak harus melaksanakan kesepakatan sanitasi

Home / MPR RI / Bamsuet: Pilkada serentak harus melaksanakan kesepakatan sanitasi

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengatakan selain menguji kesehatan, ketahanan sosial dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga menguji ketahanan demokrasi. Di satu sisi, pandemi tidak akan merugikan hak konstitusional warga negara, di sisi lain penyelenggaraan pemilu tidak bisa menjadi cluster baru yang menyebarkan virus Covid-19. Oleh karena itu, dengan penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 daerah di 9 provinsi, 224 daerah dan 37 kota pada 9 Desember 2020, kesepakatan sanitasi dapat diterapkan tanpa kompromi. Selama kampanye pemilihan. Dari mengandalkan ukuran kerumunan, itu menjadi tergantung pada platform teknologi informasi. Mulai dari mengutamakan jargon dan entertainment hingga menggunakan ide dan konsep, ”kata Bamsoet, saat menyelesaikan webinar“ Melaksanakan Pilkada di Era Pandemi Covid-19 ”yang diselenggarakan oleh Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Kamis (6/8/20).

Profesor Satya Arinanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hakim Agung Gayus Lumbun dan Wakil Dekan periode 2011-2016 turut hadir dalam pertemuan tersebut, Divisi II Fakultas Hukum Universitas Krishnad Vipayana, Dr. Mukhtar.

Mantan Presiden Republik Demokratik Rakyat itu menambahkan, KPU selaku penyelenggara Pilkada juga berkomitmen untuk memprioritaskan perjanjian sanitasi melalui cara-cara berikut: uji cepat reagen terkait (KPU, PPK, PPS) atau reaksi berantai polimerase real-time (RT-PCR), gunakan alat pelindung diri, sediakan fasilitas sanitasi, cek suhu tubuh, sesuaikan jarak ping, atur batasan keramaian dan beberapa protokol kesehatan lainnya. “Negara lain di dunia harus melakukan hal yang sama. Seperti Prancis, Jerman, Polandia, Israel, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Bangladesh. “Kedua, agar angka partisipasi tidak turun. Oleh karena itu, diperlukan kampanye sosial besar-besaran untuk memotivasi dan membujuk pemilih merancang busana Pilkada agar tidak berisiko terpapar Covid-19. Alat kampanye terselubung. Dampak pandemi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat telah meningkatkan risiko kebijakan moneter. Ketidakadilan persaingan politik dan potensi peningkatan kebijakan moneter pasti akan menurunkan kualitas kehidupan demokrasi kita, ”kata Bamsoet.

Wakil Presiden Pemuda Pancasila mengatakan bahwa tantangan yang berbeda tersebut tidak mencakup tantangan klasik lain yang selalu ada. Situasi ini ada di setiap penyelenggaraan pemilu, seperti data pemilu, logistik, dan konflik antar partai penggemar. Persaingan politik selama situasi ekonomi yang parah selama pandemi juga dengan mudah dieksploitasi oleh individu yang tidak bertanggung jawab. “Saya juga menganggap masa pandemi adalah ujian agar kita bisa menjadi lebih dewasa. Respon terhadap ujian itu akan menentukan masa depan negara kita dan negara kita. Saat ini, yang benar-benar kita butuhkan adalah kesamaan sudut pandang dan kesadaran kolektif untuk membangun kesadaran moral. Persatuan dan kerjasama. “Saling menghormati dalam segala aspek kehidupan,” pungkas Bamsot.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288