Kekayaan bersih tinggi: Mengatasi pandemi Covid-19 melalui karantina regional daripada rencana darurat sipil

Home / MPR RI / Kekayaan bersih tinggi: Mengatasi pandemi Covid-19 melalui karantina regional daripada rencana darurat sipil

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menilai rencana Presiden Joko Widodo melaksanakan operasi darurat sipil untuk menanggulangi wabah virus Covid 19 merupakan kebijakan yang tidak proporsional dan harus dilakukan. Mencabut. -Hidayat mengatakan ini adalah kesalahan. Salah satu asas yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) adalah asas proporsionalitas, dimana kebijakan pemerintah harus sesuai dengan eskalasi dan cakupan ancaman yang ada. Jika tidak proporsional, efek berbahaya mungkin lebih parah dan mempengaruhi orang lain. Ia mengatakan dalam siaran pers yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (31/3) sore: “Ini seperti membunuh nyamuk dengan peluncur roket, bukan menyemprot nyamuk.” Jokowi mengancam masyarakat karena diyakini belum mengeksekusi jenazah. / Peraturan jarak sosial, sehingga korban korona akan terus berjatuhan dan terancam oleh “Rencana Pelaksanaan Darurat Sipil”, yang dapat mengurangi atau menghalangi orang untuk tinggal di rumah, tetapi masih ada bahaya yang lebih besar bagi nyawa Ancaman. -Dia mengatakan bahwa beberapa ketentuan “Perpu No. 23” tahun 1959 tentang negara berbahaya menjadi dasar ancaman untuk melaksanakan darurat sipil dan mengancam demokrasi. Potensi kemungkinan harus dihindari, apalagi ketentuan darurat perdata tidak ada sangkut pautnya dengan penanganan Covid 19, pemerintah bahkan belum mendeklarasikan pemberontakan Co / 19, juga tidak mengancam pemerintah nasional untuk menggulingkan pemerintah atau membubarkan republik Indonesia adalah istilah Perpu yang semula disebutkan . Ia mengatakan, pemahaman percakapan biro telepon atau biro penyiaran telah membatasi penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia.

“Ini jelas tidak ada hubungannya dengan wabah virus Covid 19. ” — -High net worth menambah peraturan pemerintah Penafsiran tentang Situasi Berbahaya dalam UU No. 23 tahun 1959, yang kemudian diatur dalam UU No. 16. 1 Pada tahun 1961, terdapat pula perbedaan yang sangat halus dalam panduan situasi berbahaya yang terkait dengan bahaya fisik, seperti Bahaya atau huru-hara militer tidak ada kaitannya dengan maraknya penyakit.

“Jika kita melihat penjelasannya, teori yang digunakan adalah dia mengatakan:“ Ini jelas tidak ada hubungannya dengan ilmu perang. ”Menurut era reformasi, UU Penanggulangan Bencana (Pasal 24 / UU No. 2007) dan UU yang ditandatangani olehnya yaitu UU Kesehatan dan Karantina (UU No. 6/2018). Guna mendukung pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, meski konsekuensinya terkait dengan APBN yang disediakan oleh pemerintah negara, FPKS siap mengubah undang-undang APBN untuk mendukung alokasi anggaran (jika ada rencana karantina daerah). Ia menjelaskan karena pemerintah pusat harus menjamin karantina Indonesia. Kebutuhan dasar warga negara Indonesia di Kab.

Ia meyakini bahwa penerapan UU Penanggulangan Bencana dan UU Kesehatan dan Karantina sangat penting, dan pemerintah pusat harus melindungi pemerintah pusat secara maksimal. Dan instansi pemerintah daerah, dengan sosialisasi penduduk sebesar-besarnya dan dukungan penuh kepada tenaga kesehatan, dibarengi dengan redistribusi anggaran yang terukur (perkembangan jabatan kementerian dan infrastruktur tidak mendesak), Insya Allah hal ini Belum cukup untuk mengatasi virus “horor” Covid-19. Dengan komitmen dan persiapan yang teguh dari Tuhan, insya Allah kekacauan akibat blokade India tidak akan terjadi di Indonesia. -Oleh karena itu, tidak perlu membahas darurat sipil yang belum tentu bisa mengatasi Covid 19, tapi malah bisa menjadi “teror”. Anggota sesi kedelapan Komite Demokrat, bertanggung jawab atas kasus-kasus bencana. Sebagai rujukan, dalam rapat terbatas pada Senin (30/3), kata Presiden Yoko WidodoOperasi skala besar yang dilakukan oleh pemerintah saat ini harus dibarengi dengan keadaan darurat sipil. Namun, juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman (Fajrul Rahman) kemudian menjelaskan bahwa jika pembatasan sosial skala besar tidak berhasil, kebijakan darurat sipil adalah pilihan terakhir. Itu sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina. “

Keadaan darurat sipil bukanlah pilihan untuk menyelesaikan masalah ini, atau sebuah alternatif. Dia menyimpulkan bahwa jika pembatasan sosial skala besar tidak dapat efektif, pilihan terakhir adalah isolasi regional.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288