Syarief Hasan: Demokrat secara sistematis akan menolak RUU HIP dan akan mencabutnya dari DPR Prolegnas RI 2020

Home / MPR RI / Syarief Hasan: Demokrat secara sistematis akan menolak RUU HIP dan akan mencabutnya dari DPR Prolegnas RI 2020

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Demokratik Rakyat Indonesia, kembali menegaskan penolakannya terhadap Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Republik Indonesia (LVRI) dan Tentara Pensiunan Tentara Indonesia (PPAD) berada di gedung Nusantara V ruang delegasi, Kamis (2 Juli 2020).

“Kami Partai Demokrat sejak awal menegaskan bahwa RUU HIP harus ditolak dan tidak dibahas. Kami diusir dari Prolegnas DPR RI karena melanggar Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Syarief Hasan, sebelum LVRI dan PPAD, mengatakan: “Semua sumber hukum di Indonesia juga karena UU HIP tidak mencantumkan TAP MPR n XXV 1966 sebagai pembukaan.” Partai Demokrat juga melakukan hal serupa terhadap Mayjen TNI (purnawirawan) Saiful Sulun dan Jenderal TNI (sudah Pensiunan Kiki Syahnarki tidak setuju. Mereka bersama Jenderal Try Sutrisno (purnawirawan) Try Sutrisno. Mereka menjelaskan serangan besar-besaran terhadap konstitusi dan politik oleh liberalisme dan kapitalisme. Konstitusi NRI bisa menyerang Pancasila dan mencabut Pancasila dari Ideologi nasional direduksi menjadi standar hukum normal- “Ke depan, jika RUU baru diajukan, kita tidak boleh berulang kali mengajukan RUU baru, juga tidak boleh menipu sosialisasi dua kali. Pak Try mengusulkan untuk mengganti UU HIP dengan UU PIP, tapi menurut saya UU HIP harus dihapus dulu, dan tidak ada kaitannya dengan UU HIP, karena dengan mengganti judul, masyarakat pasti tidak akan menerimanya, karena Syarief Hasan mengatakan: “Cuma kesan ganti skin. . -Kalau ada usulan RUU baru, harus dirilis ke publik dulu, agar tidak ada anggota masyarakat yang menolaknya.

Ia juga meyakini jika usulan RUU Pembangunan Pancasila ditujukan untuk memajukan Pancasila, maka Lebih baik daripada mengajukan RUU baru .- “Pemerintah, DPR RI dan seluruh masyarakat Indonesia harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19, dan tanggal akhirnya menjadi semakin tidak jelas. Memutuskan rantai dan menyelesaikan masalah Covid 19 membutuhkan upaya bersama. Tidak, muncul pertanyaan baru, yaitu mengubah UU HIP menjadi UU PIP yang akan menimbulkan kecurigaan publik, yang sejak awal ditolak publik. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288