Bamsoet mendukung pemerintah menggairahkan pers, termasuk media online

Home / MPR RI / Bamsoet mendukung pemerintah menggairahkan pers, termasuk media online

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, juru bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung langkah pemerintah menangani industri surat kabar menghadapi pandemi Covid-19. Ini termasuk pembatalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) surat kabar, penundaan atau penangguhan tagihan listrik, pengurangan pembayaran angsuran hingga 50% dari pajak perusahaan, dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) dari belanja iklan layanan publik bulanan bagi karyawan yang penghasilan tahunannya tidak melebihi Rp 200 juta. Transfer. Berbagai kementerian dan lembaga negara dipromosikan ke media lokal. Di garis depan perjuangan melawan penipuan Covid-19 yang semakin parah. Dari stigmatisasi negatif petugas medis hingga penolakan cepat dan tes usap, itu telah menjadi wajah suram kepercayaan publik terhadap penipuan, ” kata Bamsoet saat menerima jaringan media online Indonesia 2020 (JMSI). Pada tahun 2025, bertempat di Kantor Presiden MPR RI di Jakarta, Selasa (28/7/20) -P akan menghadiri JMSI 2020-2025 pimpinan antara lain Presiden Teguh Santosa, Bendahara Dede Zaki Mubarok, Sekretaris Kerjasama Antar Lembaga Yayan Sopyani, Legal dan Anggota advokat Ahmad Hardi Firman dan Presiden JMSI DKI Jakarta Darmawan Sepriyossa. DPR RI juga terlibat dalam pers, dan diyakini tantangan terbesar yang dihadapi media massa saat ini bukan lagi dari otoritarianisme nasional. Tapi desas-desus di jejaring sosial dapat menghasilkan lelucon dan ujaran kebencian. Namun, media tidak bisa kalah. Media harus terus membuktikan bahwa mereka adalah rujukan utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat.

“Media massa khususnya media internet di Indonesia masih eksis dalam ganasnya buzzer attack. Kajian survei“ Edelman Trust Barometer 2019 ”terhadap 26 negara menunjukkan hanya 4 negara Ada warga yang masih percaya dengan media massa yaitu China (76%), Indonesia (70%), India (64%) dan Uni Emirat Arab (60). Bamsoet mengatakan: “Penduduk negara besar tidak terlalu percaya dengan media massa. Rusia (26%), Turki (27%), Jepang (35%, Inggris Raya (37%) dan Amerika Serikat (48%) “.

Ketua FKPPI Bappenas juga menegaskan bahwa indeks kebebasan pers Indonesia yang lemah ditentukan oleh Reporters Without Borders, sebuah organisasi internasional yang melakukan penelitian kebebasan pers di seluruh dunia, dalam laporan Global Press Freedom Index 2019 mengumumkan bahwa Indonesia berada di peringkat 124 dari 180 negara / wilayah.Menurut beberapa kriteria, seperti independensi media dan jurnalisme Keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya Pers bebas memberitakan apapun tanpa khawatir tekanan kekuasaan.Karena setiap orang bebas, informasi apapun dapat dengan mudah diperoleh. Mengungkapkan apapun, tentang apapun. Memang masih Ada banyak hal yang perlu ditingkatkan dan ini tanggung jawab kita bersama, ”tutup Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288