Wakil Ketua MPR RI berharap pemerintah menghormati keputusan badan hukum tersebut

Home / MPR RI / Wakil Ketua MPR RI berharap pemerintah menghormati keputusan badan hukum tersebut

TRIBUNNEWS.COM-Sejak Presiden Jokowi menjabat, pemerintah telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan. Ini termasuk kemacetan Internet yang sewenang-wenang di Papua dan Papua Barat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengatakan dalam putusannya (3/6/2020) bahwa kebijaksanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengurangi dan memblokir kecepatan internet tidak memenuhi persyaratan UU 30 Tahun 2020. Banyak orang Papua dan Papua Barat tidak dapat mengakses Internet untuk memahami keadaan Papua dan Papua Barat. Selain itu, sejak Agustus 2019 hingga September 2019, banyak warga yang dirugikan secara sosial dan ekonomi.

Sebelumnya (22/3/2017), diberitakan pemerintah melakukan pelanggaran karhutla yang melanda kawasan pusat. Hukum (karhutla) Kalimantan. Keputusan ini diambil setelah Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya menyetujui sebagian besar class action Kalimantan Tengah Anti Rokok (GAAS).

Pemerintah telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pemerintah Pusat Kalimantan, namun ditolak pada (19/9) / 2017. Bahkan permintaan pemerintah untuk naik banding ke MA kembali ditolak. Akhirnya pemerintah melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang melanggar undang-undang tersebut, dan hasilnya ditolak kembali.

Selain itu, pemerintah juga kehilangan permintaan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah menggunakan defisit sebagai alasan untuk menaikkan iuran BPJSSanté menjadi 100%. Komunitas Penderita Dialisis di Indonesia (KPCDI) juga mengajukan Gugatan PERPRES Nomor 75 Tahun 2019 tentang peningkatan jaminan kesehatan dari sumbangan BPJS Kesehatan. Mahkamah Agung mengizinkan persidangan dalam putusannya dan membatalkan kenaikan sumbangan BPJSSanté pada 3 September 2020. Namun, pemerintah kembali menaikkan pungutan yang akan diberlakukan pada (1/7/2020), dan kenaikannya tidak jauh berbeda dengan kenaikan sebelumnya.

Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, sangat berharap pemerintah menghormati dan menaati putusan Mahkamah Agung RI agar bisa menjadi contoh. Soal main sepak bola, pemerintah kalah dari rakyat 0-3. Tentunya dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak stabil, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat. – “Jika pemerintah tidak menghormati dan tidak menaati putusan pengadilan, bagaimana dengan rakyat? Karena kebakaran hutan dan lahan, pemerintah harus segera mengikuti keputusan untuk mendirikan rumah sakit paru khusus. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kembali peningkatan sumbangan BPJS untuk menghormati anggota Pansus DPP Demokrat. Berkata: “Pemerintah harus memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum nasional dan menyetujui keputusan untuk memblokir Internet di Papua dan Papua Barat. “Agar hal ini tidak terulang kembali, sebaiknya setiap kebijakan dipertimbangkan dalam semua aspek, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288