Kasus ini tidak sengaja ditemukan oleh dua staf presiden, Ahmad Basarah (Ahmad Basarah): Mengikuti kelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan

Home / MPR RI / Kasus ini tidak sengaja ditemukan oleh dua staf presiden, Ahmad Basarah (Ahmad Basarah): Mengikuti kelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Ahmad Basarah mengatakan, perkara dua mantan staf khusus presiden Belva Devara dan Andi Taufan harus menjadi staf khusus presiden dan seluruh penyelenggara negara dan pemerintahan. Pelajaran para pejabat agar senantiasa menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan – “Memang kasus-kasus ini sangat disesalkan karena menjadi tumpuan negara dan harapan generasi milenial. Namun, hal itu menyusahkan kedua mantan staf khusus presiden itu. Di balik kasus tersebut, banyak hikmah berharga yang bisa kita petik dari mereka agar selalu terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, ”kata Basarah di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).

Ketua DPP PDI-P menambahkan bahwa pada dasarnya setiap pejabat pemerintah berkewajiban untuk mematuhi hukum administrasi pemerintahan. Undang-undang mengatur bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, instansi dan / atau pejabat pemerintah berpedoman pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. — “Undang-undang ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pengelolaan pemerintahan,” jelas Bashara. Pemerintah tidak membuat dokumen hukum. 30/2014 merupakan acuan normatif dalam urusan pemerintahan. “Oleh karena itu, tidak akan ada insiden ‘penyalahgunaan kekuasaan’ oleh staf khusus mantan presiden.” – Menurut Basasrah, penyalahgunaan kekuasaan pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan jabatan atau pelanggaran hukum. Kegiatan yang dilakukan sebagai pegawai negeri sipil resmi untuk kepentingan individu atau kelompok. Landasan hukum yang digunakan adalah ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1. Tanggal 30 30 2014 perihal administrasi pemerintahan, ” jelas Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini.

Dalam undang-undang / 30/2014 disebutkan dengan jelas pada ayat (1) tentang pejabat instansi pemerintah dan / atau pejabat dilarang menyalahgunakan kekuasaannya; pada ayat (2), larangan penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketentuan tersebut antara lain: larangan otorisasi yang berlebihan; b. Kebingungan antara otoritas dan / atau dilarang; VS. Tindakan sewenang-wenang dilarang.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 (2) mengatur bahwa “jika instansi pemerintah dan / atau pejabat terdaftar sebagai departemen campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, keputusan dan / atau tindakan adalah : Di luar ruang lingkup bidang atau materi yang diizinkan; dan / atau b. Melanggar tujuan Untuk bertindak dengan cara apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) (2) Jika keputusan diambil dalam huruf c, a. Tidak ada dasar otoritatif; dan / atau b. Basarah menilai, tindakan pejabat Presiden Jokowi tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dengan mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas. Pasal 17 ayat 1 dan 2 memiliki arti terkait dengan Pasal 18. Pasal (2) dan (3) UU No. RI / 2014/30.

“Namun, terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh Belva Devara dan Andi Tao Fan, mereka dengan tulus meminta maaf atas kesalahan mereka dan menyatakan pengunduran diri mereka. Ini adalah sikap yang terpuji. Kedua anak muda ini bisa menjadi pegawai negeri. Penyalahgunaan kekuasaan, Anda harus bersiap untuk mengundurkan diri sebagai contoh., ”Kata guru besar lulusan UNISMA itu. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288