Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia: Penanganan pandemi Covid-19 harus lebih tepat dan efektif

Home / MPR RI / Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia: Penanganan pandemi Covid-19 harus lebih tepat dan efektif

Pandemi TRIBUNNEWS.COM-Covid-19 belum menemukan ujung penyebaran kasus terkontaminasi di Indonesia. Data terakhir dari Accelerated Covid-19 Management Working Group menunjukkan kasus positif harian tertinggi mengalami peningkatan, mencapai 1.043 pada Selasa (6/9/2020). Sejak pertama kali Indonesia melaporkan 33.076 kasus positif, jumlah kasus penyakit ini terus meningkat.

Sebelumnya pada Minggu (6 Juni 2020), setiap harinya terdapat 672 kasus positif. Kemudian, jumlah kasus pada Senin (8/6/2020) meningkat menjadi 847 kasus positif, dan saat ini meningkat menjadi lebih dari 1.000 kasus. Grafik tersebut menunjukkan bahwa angka penularan Covid-19 masih tinggi bahkan cenderung meningkat dari hari ke hari. Pasalnya, pemerintah telah melakukan banyak langkah, namun angka positifnya tidak berkurang signifikan. Kalaupun pemerintah dilengkapi dengan PERPPU No. 1 tahun 2020, sudah disiapkan untuk penanganan Covid 19 dan telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Jumlah kasus positif meningkat drastis. Pemerintah terus melonggarkan PSBB, dan pemerintah sudah mulai membuka pusat perbelanjaan besar, namun masih banyak kesepakatan sanitasi yang ketat yang belum dilaksanakan. “Pemerintah harus berperan aktif untuk mengurangi laju peningkatan kasus sehari-hari dengan berbagai kebijakan dan kapabilitas, bukan kebijakan yang kontraproduktif,” atau pilihan lain bagi masyarakat untuk memilih keluar, sembari juga mematuhi perjanjian kesehatan. Syarief Hasan melanjutkan.

“Pemerintah harus belajar banyak dari Korea Selatan dan negara-negara lain. Ketika pandemi mulai, mereka sangat dibatasi. Sekarang, setelah jumlah kasus berkurang drastis, mereka memulai kembali berbagai kegiatan, misalnya hanya Kalaupun mereka membuka pusat-pusat ekonomi dan sosial di lebih dari 20 kasus, mereka tetap tegas menegakkan perjanjian sanitasi, ”katanya-tidak hanya Korea Selatan, tapi juga Jepang. Setelah 11 kasus ditambah, negara bernama Chaoyang itu membuka kembali ruang kurungan. Dalam dua minggu. Selandia Baru juga membuka lockdown setelah mendaftarkan nol kasus dalam dua minggu. Tidak hanya belajar, untuk meringankan pembatasan, Indonesia juga harus belajar dari kemampuan pemerintah Jepang dan Selandia Baru agar bisa cepat menindaklanjuti kasus tersebut agar tidak terlalu meluas. Hal ini membuat orang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap negaranya.

Sekarang pemerintah harus menjawab pertanyaan sosial utama. Mampukah pemerintah menyelesaikan

“cepat dan akuratnya proses pandemi? Republik Demokratik Rakyat dan Musyawarah Rakyat Indonesia (MPR) meloloskan fungsi pengawasan dan legislasi PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, sehingga membantu penyelesaian Covid-19. Saya berharap pemerintah berfungsi dengan baik. Pertanyaannya sekarang adalah: Dengan kemampuan manajemen anggaran pemerintah yang kuat, apakah pemerintah berhasil menyelesaikan pandemi Covid-19? Knowledge Group mengklaim bahwa Indonesia berada di peringkat 97 di antara 100 negara teraman untuk Covid-19. Berkata: “Ini adalah dunia yang sangat mengkhawatirkan.

Anggota Dewan Tertinggi PDP Partai Demokrat menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati, kritis, dan matang dalam merumuskan kebijakan. Diharapkan anggaran sebesar ini tidak hanya mengharapkan ketaatan masyarakat, tetapi juga tidak mengambil langkah tegas dan strategis.

“Pemerintah harus berperan besar dalam menyelesaikan masalah. Masalah muncul karena pemerintah memiliki kekuasaan dan anggaran, daripada menunggu masalah diselesaikan dengan sendirinya,” tutup Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288