Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Pandangan tertuang dalam RUU MPR dan HIP PBNU

Home / MPR RI / Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Pandangan tertuang dalam RUU MPR dan HIP PBNU

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR), mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terus menjaga Pancasila hingga saat ini. Merugikan Pancasila dan menimbulkan polarisasi di masyarakat- “Sejak awal Partai Demokrat setuju dengan posisi PBNU. Dalam posisi ini, kami bersikeras menolak UU HIP dan menghimbau DPR RI dan pemerintah untuk tidak kepada Syarief Hasan sambil mengatakan:” Mempertimbangkan Setelah Pancasila tidak perlu memberikan tafsir baru dalam bentuk hukum, lanjutkan pembahasan dan penerbitan UU HIP DPRRI 2020.

Ketua MPR RI dan Wakil Ketua MPR lainnya mengunjungi Gedung PBNU di Jalan Keramat Jati pada hari Jumat (3 Juli 2020), dan kedatangan Ketua PB NU Dr. Said Say Aqil Siroj beserta jajaran pimpinannya. Sambutan langsung. -Syarief Hasan kembali menegaskan bahwa tafsir Pancasila dalam UU HIP hanya akan mereduksi Pancasila sebagai landasan filosofis (landasan filosofis) dan norma hukum (sumber segala sumber hukum) di Indonesia, serta komunisme di dunia. Sakit. Oleh karena itu, UU HIP harus benar-benar dibatalkan. Saat MPR RI bertemu dengan PBNU, mereka mengutarakan pandangan PBNU bahwa UU HIP harus dihapuskan sama sekali dari judul dan isinya. Kami juga sepakat UU HIP harus ditarik dari DPR. “Kata anggota tertinggi Partai Demokrat.

Karena menurutnya, jika ada istilah PIP bukan UU HIP, Syarief Hasan menjelaskan: “Ini berpotensi menimbulkan masalah baru di masyarakat.” “Syarief Hasan menjelaskan:“ Masyarakat akan terus menolak, Karena sejak awal UU PIP dan UU HIP saling terkait. “Kalau mau mengatur aspek teknis pembangunan Pancasila melalui BPIP harus melakukan penelitian akademik. Anggota menyimpulkan:“ RUU baru harus murni teknis, tidak eksplanatif, dan harus sesuai dengan prosedur perundang-undangan, serta ada penelitian akademik. Dokumen akademik yang membuktikan rasionalitasnya dan dapat diusulkan oleh pemerintah atau Kementerian Pertahanan Sipil. “Syarief Hasan, anggota Komite Tertinggi Demokrat. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288