Ketua MPR: RUU HIP tidak ada ruang untuk komunisme di Indonesia

Home / MPR RI / Ketua MPR: RUU HIP tidak ada ruang untuk komunisme di Indonesia

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memastikan tidak ada ruang bagi doktrin Partai Komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) bertahan di Indonesia. Menurut konstitusi, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS Nomor XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta larangan Partai Komunis Indonesia dan segala kegiatan yang ditujukan untuk perkembangan komunisme / marxisme di berbagai daerah di Indonesia. – “Sekalipun saat ini Republik Demokratik Demokratik sedang membahas Undang-Undang Kepemimpinan Pemikiran Pancasila (HIP), tidak akan meninggalkan celah. Bahkan kita berharap RUU tersebut semakin memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kalaupun tidak mencantumkan TAP MPRS nomor XXV / MPRS / 1966, tidak menampik adanya TAP. Baik UU TAP MPRS maupun HIP merupakan badan hukum tak terpisahkan yang menjadi pedoman bagi pengembangan ideologi Pancasila bangsa Indonesia, ”Bamsoet di Jakarta, Jumat (25/10). 29 Mei 2020) kata.

Sebagaimana kita ketahui bersama, TAP MPRS 1966 edisi kedua puluh lima itu masih berlaku dan mengikat. Oleh karena itu, sekalipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Ideologi Pancasila, organisasi terlarang dan doktrin komunisme-nya tidak dapat dihidupkan kembali dengan cara apapun. Pada Rapat Paripurna MPR RI tahun 2003, MPR Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 yang biasa disebut dengan “ TAP Sapujagat. -Alasannya adalah bahwa dalam UU MPR Nomor I Tahun 2003 memuat review substansi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Republik Indonesia dari tahun 1960 hingga 2002. Sejak tahun 2003, MPR tidak lagi memiliki Memproduksi TAP MPR untuk mengatur daya ekspor (rekondensasi).

Dari total 139 jenis TAP MPRS / MPR, ketika dirilis semuanya dibagi menjadi enam jenis informasi rinci berikut: Pertama, maksimal delapan TAP MPRs adalah Dinyatakan tidak sah. Kedua, tiga TAP dinyatakan sah dengan syarat tertentu. Ketiga, sebelum hasil pemilu dibentuk pemerintahan, kedelapan TAP dinyatakan sah. Keempat, sebelum undang-undang diundangkan, 11 TAP dinyatakan masih berlaku. Efektif. Kelima, setelah Pemilu 2004, baru ada lima TAP MPR yang masih berlaku sampai MPR diundangkan. Kelima, sebanyak 104 TAP MPR diumumkan dicabut atau diberhentikan. Karena MPR saat ini belum Ia juga memiliki kuasa untuk membuat atau mencabut TAP MPR, sehingga larangan konstitusional terhadap PKI dan doktrin komunis dalam TAP MPRS XXV 1966 bersifat permanen. Tahun ke-25 tahun 1966 termasuk dalam kelompok kedua, dan Pengumumannya masih berlaku. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir dengan kenaikan ICP lagi, ”kata Bamsoet. Doktrin komunis / Marxis-Leninis mengancam penjara selama dua belas hingga dua puluh tahun. Hal itu sejalan dengan semangat takwa, keadilan, dan gotong royong. Identitas Bangsa Indonesia Siapapun yang mencoba menghidupkan kembali ideologi komunis di Indonesia seperti bangun dari Mbe. “Ada pihak yang terlibat. Namun, tak perlu khawatir. TNI / Polri, organisasi keagamaan seperti NU, Muhamadiyah, dll. Bansout mengatakan: “Organisasi kepemimpinan pemuda, seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, Groupe Cipayung, dll, pasti akan bersatu untuk menghadapi kebangkitan keberpihakan dan komunisme. Namun, tidak perlu Ketegangan, apalagi dimanfaatkan oleh sebagian parpol yang tidak ingin melihat kehidupan bangsa Indonesia yang damai. -Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu lagi terlalu memperhatikan kebangkitan komunisme.Jika komunisme kembali, aparat keamanan, umat Islam dan kelompok agama lain, termasuk ormas penentang PKI, seperti NU, Muhamadiah, Pemuda Pancasila, FKPPI, dsb, pasti akan bersatu. . “Kita perlu waspada, tapi tidak usah panik,” pungkas Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288