Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Teladan belajar dari berbagai gerakan sosial rakyat

Home / MPR RI / Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Teladan belajar dari berbagai gerakan sosial rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Demokrasi Rakyat Indonesia, mengingatkan pemerintah akan pergerakan dua marinir Indonesia asal Maumere. Mereka semua dengan tulus menyumbangkan gaji dan THR untuk membantu masyarakat miskin di Maumere, Nusa Tenggara Timur, yang terdampak pandemi Covid-19.

Tak hanya di Mawmley, prajurit TNI di Kaltim juga menyumbangkan gaji untuk biaya pembuatan alat kebersihan melawan virus corona. Alat ini disediakan untuk orang yang berjualan di pasar tradisional. Ada pula prajurit TNI di Jawa Tengah yang bersiap membagikan sembako gratis dari gajinya kepada fakir miskin. – “Karena berbagai gerakan yang diciptakan oleh ketulusan rakyat, Partai Demokrat dan partai lain telah mendatangkan pemasukan sebesar 191 miliar rupee kepada rakyat. Mereka harus menjadi panutan kita dan menggunakan uang pribadi mereka untuk membantu rakyat. Dia menambahkan:” Tentang pemerintah? Gunakan uang ini. Yang menarik dari APBN yang sudah dianggarkan kembali mencapai 677,2 triliun rupee, tapi ini tidak maksimal, dan distribusinya tidak merata. ”

Wakil Ketua Musyawarah Rakyat menyarankan agar pemerintah mengatur anggaran dan hal besar ini. Tunjukan contoh dan transparansi dalam negeri.Beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah. Pemerintah kembali menaikkan sumbangan BPJS yang dibatalkan MA.

Penjelasan lain, kenaikan harga BBM tetap berarti pemerintah menguntungkan rakyat karena Harga minyak mentah dunia sangat tinggi. Suasananya sedang rendah, sehingga banyak negara telah menurunkan harga bahan bakar sebanyak 50%.

Kebijakan listrik akan menurunkan biaya sebanyak 50%, tetapi distribusi ini tidak merata, bahkan termasuk kelompok lain di Tanpa sosialisasi, secara sepihak dinaikkan ke tingkat yang luar biasa 300% Karena Covid 19, dalam konteks ketidakpastian dan ekonomi massa yang menyusut, rencana tabungan perumahan rakyat (Tapera) 3% yang dipimpin oleh pemerintah oleh masyarakat. Angka tersebut naik menjadi 70,1 triliun rupee.

Bantuan sosial yang tidak seimbang dan tujuan yang buruk bahkan telah memicu konflik baru di masyarakat, seiring dengan terputusnya distribusi pangan ke pedesaan, harga kebutuhan pokok di perkotaan juga mulai naik. Tarif pajak meningkat, dan utang telah mencapai 6.316 triliun rupee atau sekitar 35% dari PDB. Di saat yang sama, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam di tengah kesulitan sosial akibat pandemi Covid-19.

Wakil Presiden MPR RI mengingatkan kepada pemerintah Perhatikan otorisasi Pasal 33 UUD 1945. Semua kebijakan pemerintah seharusnya hanya untuk mensejahterakan rakyat saja.

“Pemerintah perlu lebih peka, hati-hati dan memperhatikan perluasan defisit APBN menjadi 6,34% atau 1039,2 triliun rupee. Apakah defisit yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan dana untuk menggairahkan perekonomian? “Kalau begitu, mengapa pemerintah masih memiliki hati rakyat? Sebagai sumber pendapatan utama? Dengan kehidupan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, kualitas hidup menurun, bahkan menangisi kesusahan,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288