Perhatikan dan tetap waspada agar RI tidak lagi menjadi pusat Covid-19

Home / MPR RI / Perhatikan dan tetap waspada agar RI tidak lagi menjadi pusat Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Guna memutus rantai penularan Covid-19, Indonesia harus optimis karena kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Andai saja konsistensi kepedulian ini dipertahankan, maka kekhawatiran Indonesia menjadi pusat pandemi Covid-19 tidak akan terwujud.

Diantara penonton luar angkasa, terutama di Jakarta dan Bodhtabek, masyarakat telah melakukan aktivitas komunitas skala ekstrim (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan banyak kota besar lainnya di tanah air juga harus Dijelaskan bahwa jutaan orang peduli dan berpartisipasi dalam upaya bersama memutus rantai. Penularan covid19. Komunitas pekerja dan anak-anak belajar dan bekerja di rumah. Pedagang kaki lima dan warung makan biasanya marak dari malam hingga malam, dan kini singgah untuk sementara. Jalan di banyak kota besar kosong. Tren ini patut menginspirasi optimisme tentang keinginan bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Isu mudik menjadi perhatian masyarakat karena pandemi Covid-19 diperkirakan tidak akan berakhir saat Ramadhan menjelang Idul Fitri. libur al-Fitr tahun ini. Namun, kekhawatiran ini mungkin tidak perlu dibesar-besarkan. Memang, survei yang dilakukan Balitbanghub Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan tren relaksasi. Survei online terhadap 42.890 responden itu dirilis Minggu (12/4). Akibatnya, 56% responden memutuskan untuk tidak pulang selama pandemi Covid-19. Sulit dipercaya karena pemerintah tidak melarang mudik. Pemerintah hanya menyarankan masyarakat untuk tidak pulang. Pada saat yang sama, 37% responden mengatakan bahwa mereka belum kembali ke rumah mereka, atau tidak yakin apakah mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Sedikitnya 7% responden mengaku telah pulang.

Jawaban dan keputusan 56% responden sekali lagi mencerminkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dan harus dihindari sekaligus mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, keputusan responden setidaknya dapat mendorong upaya pencegahan penyebaran di banyak pemerintah daerah. Seperti kita ketahui bersama, beberapa pimpinan daerah mengkhawatirkan kemungkinan pulang dari Jakarta dan Bodhtabek.

Sikap dan pilihan 56% pendatang juga merupakan respon dari bantuan kepala desa. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pedesaan, PDT, dan Badan Litbang Imigrasi, Badan Diklat dan Informasi (Balilatfo) melakukan survei terhadap 3.931 kepala desa di 31 provinsi. Hasilnya memang ambisius dan menunjukkan kepedulian dan kehati-hatian para kepala desa. Memang, sebanyak 89,75% kepala desa menyatakan tidak setuju apakah warga perkotaan yang tinggal di kota akan pulang sebelum Idul Fitri tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Artinya, jika perantau menyayangi seluruh kerabat dan teman yang ada di desa, tidak hanya harus mendengarkan imbauan dari kepala desa, tetapi juga harus memperhatikan imbauan dari kepala desa. Bersama-sama mereka memutuskan rantai transmisi Covid-19. Penduduk perkotaan dan pedesaan juga khawatir dan waspada. Memang, dalam banyak kasus, warga terbukti tidak terlalu mengkhawatirkan tujuan social distancing. Namun, temuan ini beralasan. Hasil kedua survei tersebut cukup menunjukkan sikap dan sikap masyarakat terhadap urgensi upaya bersama menghentikan penyebaran Covid-19.

Di Jakarta dan Bodetabek sendiri, potensinya meningkat pasca diberlakukannya pembatasan sosial skala besar (PSBB), penyebarannya diperkirakan akan menurun. Jakarta dan sekitarnya memang membutuhkan perhatian khusus karena merupakan episentrum pandemi Covid-19. Kalaupun PSBB sudah berdiri, kita harus terus meningkatkan perhatian dan kewaspadaan warga ibu kota. Sayangnya, ketika mayoritas Jakarta secara konsisten memberlakukan pembatasan sosial, banyak tempat umum yang masih terlihat di keramaian. Pemprov DKI memastikan masih ada warga yang harus keluar rumah untuk bekerja di kantor. Kegiatan ini menghasilkan berkumpulnya penumpang dari beberapa Stasiun Kereta Api Listrik (KRL).

Dalam konteks penerapan PSBB, hal ini tidak masuk akal. Karena risikonya begitu besar, Pemprov DKI perlu menangani masalah ini lebih parah. Dan, sampai tengahHingga April 2020, dari 267 kelurahan di Jakarta, 233 kelurahan telah mendeteksi positif Covid-19 kasus. Apalagi, Jakarta tidak bisa menghentikan peningkatan jumlah pasien positif Covid-19.

Rekomendasi WHO

Kedatangan Presiden memperkuat PSBB sebagai sarana pencegahan penyebaran Covid-19, Perpres Nomor 12 Tahun 2020, tentang Identifikasi Bencana Noram Penyakit Virus Corona 2019 sebagai Nasional Bencana (Covid-19). Saya yakin tekad ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang semua aspek masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Karena penyebaran Covid-19 lebih bergantung pada aktivitas yang tertular, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjaga konsistensi pembatasan sosial. Hanya dengan cara inilah pemerintah dan masyarakat dapat mencegah negara tersebut menjadi pusat pandemi Covid-19. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat pekerjaan agar tidak menyebar di semua wilayah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288