Wakil presiden keenam Indonesia, Try Sutrisno (Try Sutrisno) bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan menyerukan agar pro dan kontra RUU HIP dihentikan.

Home / MPR RI / Wakil presiden keenam Indonesia, Try Sutrisno (Try Sutrisno) bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan menyerukan agar pro dan kontra RUU HIP dihentikan.

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengungkapkan Wakil Presiden keenam TNI (purnawirawan) Try Sutrisno, Tentara Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan purnawirawan TNI Angkatan Darat ( PPAD) turut andil dalam hal ini, Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) dicabut seluruhnya dari muatan hukumnya dan diganti dengan Undang-Undang Pengembangan Ideologi Pancasila (PIP). -Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan pembentukan norma hukum, sehingga statusnya tidak dibatasi oleh norma hukum seperti undang-undang. Atas dasar itu, pengawasan hukum terhadap pemikiran kepemimpinan Pancasra dianggap tidak tepat.

Bacaan: Bagaimana peraturan kesehatan sekolah saat kawasan hijau aktif kembali?

“Kita sepakat untuk berhenti memperdebatkan atau mengesahkan pro dan kontra RUU HIP. Kita tidak boleh terprovokasi oleh hal-hal yang berujung pada perpecahan. Sebagai ‘bapak bangsa’, Pak Try Sutrisno dan dia sudah pensiun. Para pejabat senior juga mengatakan, Undang-undang HIP harus dihapus dari muatan hukumnya, karena yang sangat dibutuhkan adalah undang-undang, tentang pemajuan ideologi Pancasila, daripada memperlakukan Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan landasan bangsa. Agar perkembangan ideologi Pancasila menjadi lengkap dan efektif. Diterima oleh seluruh warga negara, maka perlu dilakukan penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak bergantung atau tidak terkesan milik suatu rezim, tetapi hanya pada pemerintah itu sendiri. ”Dasar pembuatan peraturan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres), Diperkuat dengan meloloskan undang-undang. Bamsoet mengatakan usai MPR RI mengambil alih sebagai Wakil Presiden RI keenam Jenderal TNI (purnawirawan) Try Sutrisno, Jakarta, Kamis (20/07/02). RI termasuk Sekjen dan Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, Diantaranya adalah Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid.Ketua LVRI TNI (Bonn) Saiful Sulun dan Ketua PPAD Letnan (Bonn) Kiki Syahnarki juga hadir dalam pertemuan tersebut. Isi UU HIP dan judul UU perlu diubah karena sudah jauh melebihi persyaratan hukum negara Indonesia.Namun, penguatan semangat BPIP dalam legislasi tidak bisa dihilangkan. Pro dan kontra UU HIP menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap Pancasila. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pancasila adalah milik seluruh komponen negara, bukan individu atau golongan tertentu. -Dalam waktu yang sama, Mayjen TNI (Bonn) Saif Suren, Ketua LVRI, menjelaskan liberalisme dan kapitalisme yang menyerang dan menghancurkan UUD 1945 Ideologi nasional hanya tunduk pada standar hukum biasa. -Selain itu, Bamsoet yang juga mantan Ketua DPR RI itu mengungkapkan kekagumannya pada sosok Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Ia tetap bertahan hingga usia pensiun. Khawatir dengan nasib buruk Indonesia. Meski sempat mundur dari keramaian dan hiruk pikuk dan memilih menghabiskan waktu bersama cucu dan keluarganya. Namun, semangat kesatria tidak melemahkan motivasinya untuk ikut serta dalam perjalanan nasional.

“Terima kasih Kontribusi tokoh-tokoh seperti Pak Try Sutrisno, Pak Saiful Sulun dan Pak Kiki Syahnarki, serta para kombatan kawakan lainnya mengatakan, arah kedepan negara bisa dipertahankan. Garis ini tidak menyimpang dari semangat deklarasi. Ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan pemahaman generasi muda bangsa dan oportunisme pragmatisme dan penyelenggara negara. Dibatasi oleh hukum, semua aspek bangsa muncul karena hal ini, oleh karena itu setiap anak di setiap negara harus mendapatkan manfaat dari model pembinaan yang komprehensif sejak awal. Menerima pendidikan tingkat tinggi dan pelatih di luar lembaga pendidikan formal. -Tentang mekanisme untuk menarik, membatalkan atau mengubah judul dan isi UU HIBamsoet menambahkan, P sudah menjadi RUU PIP, dan semua RUU tersebut diteruskan ke DPR RI sebagai badan nasional dengan peraturan perundang-undangan pemerintah. Pertama, karena memang sudah di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengubah seluruh substansi dalam UU HIP yang terdiri dari 10 pasal dan 60 pasal tersebut, dengan DIM (Daftar Masalah) baru, termasuk judulnya. Kemudian berdiskusi dengan DPR. Misalnya, karena hanya menyangkut teknis pelaksanaan Pancasila dan penguatan payung hukum BPIP, pasal 6 atau 7 dengan 15 sampai 17 pasal sudah cukup, ”kata Bamsoet. RUU HIP yang digagas DPR dicabut lalu dikembalikan ke prakarsa DPR yang baru. , Menjadi RUU PIP (Pengembangan Ideologi Pancasila) setelah direvisi secara komprehensif. Suatu negara harus melaksanakannya secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus mengedepankan segala kebijakan negara, termasuk keteguhan kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288