MPR mengembalikan predikat WTP

Home / MPR RI / MPR mengembalikan predikat WTP

TRIBUNNEWS.COM-Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan MPR 2019, Rapat Permusyawaratan Rakyat (MPR) berganti nama menjadi Unconditional (WTP). Ketua BPK Achasanul Qosasi menyampaikan laporan Keuangan MPR LHP kepada Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di Ruang Delegasi Gedung DPR di Jakarta pada Senin (10/8/2020).

Laporan keuangan LHP MPR disampaikan oleh Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono, mendampingi Kepala Auditor BPK, Tim Pemeriksa dan Staf Sekretariat Jenderal MPR.

Achsanul Qosasi menyampaikan bahwa MPR sebagai lembaga tingkat tinggi nasional memiliki catatan yang sangat baik karena temuannya sedikit dan tidak signifikan.

“Kita harus berterima kasih kepada Sekjen MPR Dr. Maruf Cahyono yang mengatakan karena pemeriksaan BPK atas pengungkapan pengelolaan keuangan MPR tidak penting bagi lembaga MPR. Ini cukup besar bagi MPR sebagai lembaga negara tingkat tinggi. Achsanul meyakini Sekjen MPR bisa menindaklanjuti temuan BPK. “Sejauh ini MPR bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, BPK menganugerahkan gelar MPR kepada WTP, ”ujarnya. -Wapres PRF Fadel Muhammad mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah menyampaikan laporan keuangan MPR 2019 ke LPK. Fadel Muhammad berharap MPR bisa lebih ditingkatkan. Di saat yang sama, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan organisasi MPR hampir setiap tahun mendapatkan gelar WTP. “Pemberitahuan Instalasi Pengolahan Air Limbah” ini diperuntukkan bagi lembaga publik yang dapat memberikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Departemen, pemerintah pusat dan daerah, dan perusahaan publik. Laporan keuangan MPR membuktikan bahwa sekretariat umum MPR dapat mengelola keuangan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari BPK. Ia mengatakan: “Kita dapat mengelola anggaran sesuai dengan standar akuntansi sehingga kita Hak WTP ini dapat dipertahankan setiap tahun. “Lanjut Maruf, untuk mewujudkan BPK LHP ini merupakan kerja keras semua departemen. Tanpa peran semua unit kerja, pengelolaan anggaran tidak bisa diatur sesuai dengan standar dan aturan akuntansi.

Predikat WTP ini meningkat. Untuk memahami anggaran. Berbagai bagian kinerja Setjen MPR. Pada 2019, kinerja MPR mencapai 97. Dalam hal penyerapan anggaran MPR mencapai 95,62%. Sebelumnya, pada September 2019, MPR memiliki lima tahun berturut-turut (2014- 2018) memenangkan opini WTP.Kala itu, MPR mendapatkan penghargaan BMN, yaitu penghargaan Pengelolaan Barang Milik Nasional (BMN).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288