Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

Home / MPR RI / Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden MPR se-Indonesia, menyarankan MPR untuk serius menaati kode etik. Dalam UU MPR tentang Moralitas Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa, MPR dengan sungguh-sungguh menerapkan aturan etik.

Pentingnya MPR dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan beretika bangsa dapat dicapai melalui pembentukan Mahkamah Kehormatan Sidang Umum.

“Pembentukan Mahkamah Kehormatan Sidang Umum tersebut merupakan respon spesifik atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial (KY) dan Hakim Kehormatan. Hidayat mengatakan dalam siaran pers tertulisnya, Kamis (13/8/2020). : “Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelenggarakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Warga dan Kehidupan Berbangsa. MPR masih merupakan lembaga nasional tertinggi, telah melakukan TAP tentang etika berbangsa dan bernegara, yang membuktikan bahwa MPR berkomitmen untuk menjaga etika, salah satunya dengan pembentukan lembaga penegakan etika. Jika MPR segera membentuk Majelis Kehormatan Majelis, karena DPR memiliki Majelis Kehormatan Pengadilan, dan DPD memiliki Dewan Kehormatan B dan (DBD). Padahal, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Namun, ada berbagai kegiatan unik di MPR yang diikuti oleh anggota MPR, tidak di DPR atau DPD. Misalnya, kegiatan yang terkait dengan sosialisasi empat pilar MPR ada di lembaga MPR dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak anggota MPR dan MPR yang terkait dengan perubahan atau modifikasi UUD dan MPR. Dengan dibentuknya Pengadilan Kehormatan, menunjukkan bahwa MPR telah menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam memenuhi berbagai ketentuan hukum yang dianut dengan sendirinya, menghormati kehormatan, serta harkat dan martabat MPR sebagai lembaga review rakyat. -Dengan mematuhi kode etik, diharapkan penyelenggara negara, termasuk MPR semakin berdaya untuk menjalankan tugas-tugas masyarakat. Selain meminimalisir kasus ilegal akibat pelanggaran moral. Saya berharap tidak ada lagi kasus pelanggaran etika dan tidak perlu diadili di pengadilan umum. Belum lama ini, Ketua Musyawarah Rakyat mengatakan: “Tidak adanya pengadilan etika telah menyebabkan orang kedapatan melakukan kesalahan etika oleh pejabat saat menerapkan kode masing-masing, dan mengajukan banding atau mencari keadilan sebelum naik banding. Pengadilan biasa diputuskan oleh Mahkamah Agung atau PTUN. Dalam Antara moralitas dan hukum, ada dua hal yang berbeda. Orang yang bersalah dalam hukum belum tentu bersalah. Namun, orang yang bersalah di mata hukum sudah pasti bersalah di mata moralitas. “

Dirikanlah fondasi pengadilan moral, Hidayat mengatakan, Anda bisa mengacu pada Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Langkah ini juga sesuai dengan anjuran. “Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1996 merekomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus membangun infrastruktur etika bagi lembaga publik, yang harus memuat kode etik dan kode etik bagi lembaga penegak hukum. Pertanyaan yang diajukan HNW adalah rekomendasi MPR dibentuk dan diumumkan pada HUT MPR tanggal 29 Agustus 2020. Jika demikian, maka ketika mengikuti pembahasan MPR lebih lanjut akan menjadi modal moral MPR. Didirikan pada Oktober 2020 atau November 2020. “Konvensi Nasional Kebangsaan dan Etika Kehidupan Bangsa” yang kedua diselenggarakan bersama antara MPR RI dan Komisi Yudisial (KY), serta memilih anggota administrasi lisan (DKPP) terpilih.

Berencana mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam konvensi tersebut, Menteri Otoritas Reformasi Perangkat dan Birokrasi Nasional dan berbagai pimpinan yang menerapkan kode etik. Dari Ketua Panitia KY, Ketua DKPP, Ketua MKD DPR RI, Ketua BK DPD RI, Ketua Komite Etik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ketua KASN Republik Indonesia, PERADI Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Etik Dewan Pers Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pers Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pers Indonesia Semua partai politik Merupakan bagian dari RPD RI dan juga merupakan lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung .

“Melalui konvensi ini, saya berharap mendapatkan berbagai gagasan dan pemahaman tentang pentingnya kejahatan. Pengadilan etika akan muncul.Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Bambang Soesatyo menjelaskan, agar Indonesia menjadi negara pertama yang mengadvokasi penerapan etika secara transparan di dunia dan kehidupan berbangsa, mencatatkan sejarah baru di dunia. HNW menyatakan bahwa keberadaan MK juga akan memperkuat dan mendorong MPR (pengurus dan anggotanya) untuk lebih melindungi pemikirannya sendiri selama proses eksekusi, yaitu proses penegakan etika dan setiap putusan etik yang diambil oleh berbagai pejabat. Tamat. HNW menyimpulkan: “Tanggung jawab mereka di MPR telah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap MPR. Ini adalah praktik untuk Pancasila, khususnya Sila I dan II tempat MPR bersosialisasi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288