Bamsoet mengkritik keras awak kapal Indonesia karena melanggar hak asasi manusia di kapal China

Home / MPR RI / Bamsoet mengkritik keras awak kapal Indonesia karena melanggar hak asasi manusia di kapal China

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengecam keras kasus perbudakan terhadap nelayan Tionghoa dan warga negara Indonesia (WNI). Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menangani kasus-kasus di kapal penangkap ikan Longxin 605, Longxin 629 dan Tianyu 8.

Stasiun TV MBC Korea Selatan memberitakan penderitaan WNI yang bekerja di kapal tersebut. , Ini langsung menutupi kapal saat berlabuh. Beberapa hari yang lalu, Busan, Korea Selatan. Anggota ABK Indonesia dirampas kebebasannya, bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai, dan hak hidup mereka dirampas Jenazah almarhum WNI tidak dikuburkan di pantai, melainkan dibuang ke laut. Oleh karena itu, sangat diduga kuat bahwa dengan mempekerjakan ABK Indonesia seperti budak dalam kondisi yang sangat keras, Kementerian Luar Negeri harus memberikan perhatian yang serius kepada mereka sehingga merampas hak asasi mereka. Bamsoet mengatakan di Jakarta pada hari Kamis: “Di era modern, perbudakan tidak lagi diperbolehkan.” Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang diakui. Jika perlu, Kementerian Luar Negeri harus mengangkat masalah ini dan menjadikannya sebagai masalah internasional. (7/5/20) .

Mantan presiden Republik Demokratik Republik Demokratik ini menegaskan, Kementerian Luar Negeri belum cukup mengirimkan nota diplomatik melalui KBRI Beijing. Sebaiknya Anda segera memanggil Duta Besar China untuk Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya. Faktanya, masalah itu diselidiki secara menyeluruh jika perlu. Karena kejadian tersebut bukanlah satu-satunya kejadian.

“Melindungi seluruh darah di Indonesia adalah salah satu tujuan berbangsa dan bernegara kita. Menurut Pembukaan Pemerintah Indonesia ini merupakan tugas penting pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Kehidupan Warga Negara Indonesia dan Negara Indonesia Dari sisi diplomasi saja, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu juga mengimbau pihak kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengusut kemungkinan terjadinya perdagangan orang WNI yang menjadi ABK berbagai kapal penangkap ikan selama pemberangkatannya.Karena kebutuhan ekonomi, banyak warga yang kemungkinan besar akan ditangkap. Godaan perusahaan distribusi tenaga kerja ilegal tertarik. Mereka bisa bekerja sebagai ABK dan harus punya distributor. Legalitas perusahaan ribution juga harus diusut. Bansout mengatakan hal ini akan membuktikan kepada pemerintah bahwa hal itu akan mendukung dan eksis dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah efek mengemudi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288