Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah dan ekonomi menyusut

Home / MPR RI / Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah dan ekonomi menyusut

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak pemerintah mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Memang, selama pandemi Covid-19, banyak orang yang menganggur dan merasakan dampak penurunan ekonomi yang tajam.

Sepengetahuan kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah pengangguran meningkat 3,05 juta hingga 9,2% sesuai data saat pandemi Covid-19. Bahkan, survei yang dilakukan LIPI dan FEB UI pada 2/5/2020 memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja berisiko menganggur selama pandemi Covid-19. Pihak A menyatakan bahwa bantuan sosial lebih dari sekedar membantu masyarakat di masyarakat. Tapi itu juga akan membantu memperkuat ekonomi Indonesia. Pasalnya, saat pandemi Covid-19, bantuan tunai sosial bisa mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli. Akibatnya tentu saja tidak hanya terkait dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia akibat menurunnya arus mata uang dan barang. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar 203,9 triliun rupee untuk pos perlindungan. Sosial. Prosedurnya juga berbeda. Mulai dari program keluarga harapan, kartu sembako, program bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, bantuan logistik, bantuan langsung tunai hingga dana besar hingga yang dianggap bermasalah yaitu kartu bantuan pra kerja.

Namun, anggaran besar ini hanya 34,04% pada akhir Juli 2020. Faktanya, Covid-19 mengganggu kehidupan dan perekonomian selama hampir lima bulan.

“Lambatnya realisasi dan penyaluran bansos kepada masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah kurang cepat dan tepat dalam merespon dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid. Misalnya program pra kerja yang memberikan bantuan sosial kepada yayasan besar maupun melalui yayasan Tidak terlalu tepat sasaran, bahkan bisa berujung pada tindak pidana korupsi. Ia juga mencontohkan bahwa pemerintah tidak selalu menggunakan data yang tumpang tindih sebagai alasan lambatnya distribusi. Menurutnya, pemerintah telah memperoleh berbagai sumber daya dan kelembagaan. Ditambahkan: “Pemerintah harus menggunakan database agar tidak terjadi duplikasi secara lokal.” Politisi Demokrat itu juga menegaskan, pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi terhadap tugas Presiden Jokowi untuk menyalurkan bansos.

“Penyaluran bansos harus dipercepat, dan pengelolaan administrasi tidak boleh terlalu lama. Bantuan harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan tanpa alasan, termasuk alasan yang belum terbukti. Jangan bantu orang setelah populasinya hilang. “Mulai Covid-19 situasinya parah, parah atau sudah mati,” tutup Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288