Bamsuet: Pemerintah harus berharap untuk membatalkan pengaruh Korea Utara

Home / MPR RI / Bamsuet: Pemerintah harus berharap untuk membatalkan pengaruh Korea Utara

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memahami, akibat pandemi Covid 19, pemerintah telah mengambil langkah untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia, baik jemaah biasa maupun jemaah khusus. Apakah untuk calon jamaah atau perusahaan yang menyelenggarakan jemaah haji dan oumra. Pemerintah Saudi belum menentukan apakah akan menerima jemaah haji, ”kata Bamsoet usai dengar pendapat virtual dengan organisasi umroh di Jakarta dan Penyelenggara Umrah (AMPHURI) pada Kamis (20/06/04)) – mantan ketua RPD RI itu menjelaskan nanti Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerima jemaah. Jemaah haji Indonesia dan penyelenggara ullah dapat dengan mudah mengklaim penggantian hotel jamaah dan biaya lainnya dari Mekah dan Madinah. Namun, jika pemerintah Saudi memutuskan untuk melanjutkan Penerimaan jemaah pasti akan mempersulit proses pelunasan. ”Masalah teknis ini terkait dengan situasi keuangan jemaah dan penyelenggara umrah serta proses pemulangan jemaah. Dana peziarah, dan masalah teknis lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Agama dan perusahaan yang menyelenggarakan Chaoj dan Qibla Society harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Saya juga akan serahkan kepada pimpinan RI dari Republik Demokratik Rakyat agar Komite RI Republik Demokratik Rakyat Kedelapan bisa memfasilitasi pertemuan tersebut. Kata Bamsoet. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu juga meminta pemerintah secara terbuka mendorong penyelenggara Korea Utara dan umrah setidaknya dalam bentuk keringanan pajak. Pemerintah juga telah melakukan tindakan yang sama terhadap UMKM dan berbagai unit bisnis lainnya yang terkena pandemi Covid-19. “Sejak Februari 2020, penyelenggara Korea Utara dan Umrah belum mengirimkan jemaah umrah, karena Arab Saudi Pemerintah menutup layanan umrah karena pandemi Covid 19. Penutupan tersebut mungkin berlangsung hingga akhir tahun 2020. Kini, penyelenggara Korea Utara dan Umroh tidak dapat mengirimkan jemaah, dan situasi ini pasti akan menekan arus kas perusahaan. Bansut mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 89 tentang Haji dan Penyelenggaraan Ibadah Haji 8/2019 (PIHU) disebutkan bahwa untuk dapat disahkan sebagai penyelenggara perjalanan haji (PPIU), biro perjalanan harus memenuhi persyaratan, termasuk dimiliki oleh orang Indonesia. Dan menjalankan warga Muslim. Pasal 75 UU Komprehensif tentang penciptaan lapangan kerja tentang amandemen ketentuan tertentu dalam UU No. n / 8/2019 mengatur bahwa ketentuan Pasal 89 diubah menjadi “untuk mendapatkan izin usaha menjadi PPIU, biro perjalanan harus mematuhi pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Adanya istilah “yang diputuskan oleh pemerintah pusat” telah menimbulkan berbagai kecurigaan bahwa tidak mungkin untuk menghilangkan frase PPIU yang dimiliki dan dikelola oleh warga Muslim berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8. 2019. — – “Akibatnya penyelenggara Korea Utara dan Umroh khawatir urusan Korea Utara dan Umrah akan dikuasai perusahaan asing di masa depan. Ini tidak boleh dibiarkan, karena akan semakin menghilangkan kedaulatan ekonomi negara. Lebih baik dijelaskan secara lengkap apa saja persyaratan utama dalam undang-undang yang komprehensif, tanpa menimbulkan kecemasan dan kecurigaan negatif dari semua pihak, ”tutup Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288