Bamsuet memuji penundaan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila

Home / MPR RI / Bamsuet memuji penundaan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, berterima kasih dan mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) dalam rangka mereduksi sosial. Jenis pro dan kontra. Selain itu, suasana misterius bangsa Indonesia saat ini terfokus pada upaya memerangi pandemi Covid-19, dan seluruh konsentrasi pemerintahan dan berbagai komponen bangsa juga harus diarahkan ke sana. Kenali publik dengan mengunjungi berbagai ormas yang mewakili berbagai suara masyarakat, PBNU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, Matakin, KWI dan PHDI serta ormas keagamaan lainnya. Serta organisasi nasional seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, tokoh dan cendekiawan. Bamsoet mengatakan di Jakarta, Rabu (17/6/20). Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat bisa memahami urgensi lahirnya UU HIP.

Mantan Ketua DPR RI ini mencontohkan berbagai kritik dan opini terkait UU HIP ada di masyarakat. Sebar. Pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat harus mampu menyerap mereka secara arif melalui dialog terbuka agar bisa saling pengertian. Misalnya, pandangan Muhammadiyah dan organisasi lain tentang UU HIP dipandang merendahkan Pancasila. Ditolak.Namun, harus disimak dan dipelajari lebih lanjut.

“Pancasila, dasar negara, masuk dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Pada tataran standar hukum, UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang menghidupkan seluruh isi UUD NRI.Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber segala sumber hukum sehingga pemikiran Pancasra tidak dapat diungkapkan dengan undang-undang. Karena akan dapat memahami kemerosotan Pacasila dan nilainya, karena pandangan ini tidak mudah dibantah, dan langsung ditolak-bahkan dalam konstitusi perlu penelitian lebih lanjut yang melibatkan berbagai ahli, maka kita Tidak menerima penjelasan Bamsoet. “

FKPPI, Ketua Kementerian Pertahanan, mengatakan jika ada perubahan mendasar dan substansial setelah RUU ini, Pimpinan MPR sendiri akan ikut mengawal. -“ Pekan lalu, Pimpinan MPR ada di Kementerian Pertahanan. Dalam rapat kantor tersebut, mereka sependapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jika ingin memperkuat posisi BPIP, itu bagus. Asalkan tidak merendahkan ideologi Pancasila, “jelas Bamsoet. BPIP mengembangkan ideologi Pancasila. Bukan undang-undang ideologi pancasila yang sekarang.

” Jadi, semoga dibuat setelah mendengarkan berbagai keinginan masyarakat. Di sisi pemerintah DIM juga dapat direstorasi atau direstorasi. Memodifikasi substansi konten hukum yang ada pada UU HIP. Kini, RUU tentang perkembangan ideologi Pancasila telah dipulihkan tanpa penjelasan lebih lanjut, yang telah menjadi kesepakatan nasional dan kesepakatan para pendiri negara.

XXV / MPRS / 1966, jika tahap legislatif sudah dibahas dengan pemerintah, saat menyusun RUU Pembangunan Ideologi Pancasila ke depan. Larangan Indonesia terhadap komunisme bersifat final, karena menurut TAP MPR No. 1 tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS nomor XXV / MPRS / 1966.

“Oleh karena itu, tidak akan ada lagi kesimpulan dari seluruh lapisan masyarakat bahwa UU Pembangunan Ideologi Pancasila mengabaikan larangan komunisme yang dapat membuka ruang bagi kebangkitan komunisme. TAP MPR,” Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288