Hidayat mengimbau pemerintah untuk menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

Home / MPR RI / Hidayat mengimbau pemerintah untuk menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengimbau pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia) untuk membantu dan melindungi homestay Islami. Sekolah (dua lembaga yaitu Kiyai dan Santri), sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Bantuan ini diperlukan, terutama untuk mengatasi dampak kelembagaan, kesehatan dan ekonomi dari pandemi Corona Covid 19. , Modern, Muadala atau yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Di era pandemi Covid-19, banyak pesantren yang terkena imbasnya. Keberadaan undang-undang ini semakin penting, sehingga menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pemerintah sebagai penegak hukum, ”ujarnya. Dikatakan dalam sebuah berita yang dirilis di Jakarta, Jumat (10/7) .- Seperti diketahui, individu high net worth mengemukakan bahwa Pasal 42 UU Petani mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan merencanakan fasilitas kerjasama, politik dan pembiayaan dalam bentuk Pesantren memberikan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi dakwah.Selain itu, Pasal 46 (1) dan (2) mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan kepada petani untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, dan berupa dukungan sebagai berikut. : (A) Bantuan keuangan; b) Dukungan sarana dan prasarana; (c) Bantuan teknis; dan / atau (d) Pelatihan kejuruan.

“Tentunya, dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 , Dan kondisi saat ini juga mempengaruhi pesantren. “–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kedelapan. Ia mengatakan pihaknya sudah berkali-kali menyatakan bahwa saat pandemi Covid-19, Kementerian Agama harus serius menangani pesantren. Sejak periode Covid-19 dan Kementerian Agama (8/4 / 2020) Sejak rapat kerja pertama, HNW merekomendasikan agar Kementerian Agama juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, khususnya di pesantren dan madrasah.Bahkan, parpolnya telah memberikan dana abadi pendidikan untuk keperluan tersebut. Usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Agama. “Harus segera disadari bahwa ini menjadi tanggung jawab Republik Demokratik, konsekuensi konstitusional pengesahan UU Pesantren, serta kontribusi dan pengabdian negara kepada Pondok Pesantren Indonesia. Apresiasi, ”ucapnya. – Hidayat mengatakan pada rapat terakhir Komite Kedelapan dan Kementerian Agama (26/06) / 2020 bahwa usulan tambahan anggaran Rp 2,8 triliun pada 2020 Tampaknya tengah menggalakkan kegiatan pesantren dan pendidikan agama yang terdampak Covid-19. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui Rp 2,36 triliun. Saya berharap Kementerian Keuangan segera mengalokasikan dana dan Kementerian Agama segera menyalurkannya secara adil dan terpercaya Kepada pesantren di seluruh Indonesia. Ia juga mendorong Kementerian Agama mengalokasikan anggaran yang belum terealisasi untuk cabang haji. Dan umrah 1 triliun rupiah, karena pemerintah Korea Utara tidak menyekolahkan tahun ini. Pondok pesantren, sesuai kesepakatan Covid-19, pihaknya Bisa langsung beroperasi normal. Ini termasuk bantuan kepada Santri dan Ustadz, serta pemeriksaan kesehatan di pesantren saat kejadian darurat medis Covid-19, serta biaya studi dan kegiatan kesehatan, ”pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288