Kasus ini tidak sengaja ditemukan oleh dua staf presiden, Ahmad Basarah (Ahmad Basarah): Mengikuti kelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan

Home / MPR RI / Kasus ini tidak sengaja ditemukan oleh dua staf presiden, Ahmad Basarah (Ahmad Basarah): Mengikuti kelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Ahmad Basarah mengatakan, perkara dua mantan staf khusus presiden Belva Devara dan Andi Taufan harus semua staf khusus presiden dan semua penyelenggara negara dan pemerintahan. Golongan pejabat agar selalu menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan- “Memang kasus-kasus ini sangat disesalkan karena menjadi tumpuan negara dan harapan kaum milenial. Namun dibalik kasus yang melanda dua mantan staf khusus presiden tersebut, Banyak hikmah berharga yang bisa kita petik dari mereka untuk senantiasa menghindari penyalahgunaan kekuasaan, ”kata Basarah di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).

Ketua DPP PDI-P menambahkan bahwa pada dasarnya setiap pejabat pemerintah harus menaati hukum administrasi pemerintahan. Undang-undang mengatur bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, instansi dan / atau pejabat pemerintah berpedoman pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan kekuasaannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. — “Undang-undang ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Bashara. Pemerintah tidak membuat dokumen hukum. 30/2014 merupakan acuan normatif dalam urusan pemerintahan. Karenanya, tidak akan ada “penyalahgunaan kekuasaan” seperti yang terjadi pada staf khusus mantan presiden. ” -Menurut Basasrah, penyalahgunaan kekuasaan pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, menyimpang dari kedudukan atau melanggar hukum. Kegiatan yang dilakukan sebagai pegawai negeri sipil resmi untuk kepentingan individu atau kelompok. Landasan hukum yang digunakan adalah ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1. Tanggal 30 30 2014 perihal administrasi pemerintahan, ” terang Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini. Pada ayat (2), ketentuan larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: larangan pemberian kewenangan yang berlebihan; b. Kebingungan antara otoritas dan / atau dilarang; VS. Tindakan sewenang-wenang dilarang.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 18 (2) disebutkan bahwa “Instansi dan / atau pejabat Pemerintah digolongkan sebagai otoritas campuran sesuai dengan Pasal 17 (2) b. Keputusan dan / atau tindakan adalah: Di luar ruang lingkup bidang atau materi yang diberi kewenangan; dan / atau b. Pelanggaran tujuan pemberian otorisasi.

Selanjutnya, Pasal 18 (3) menetapkan bahwa “instansi dan / atau pejabat pemerintah dianggap Bertindak dengan cara apapun, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 (2) (2) Jika keputusan dibuat dalam huruf c, a. Tidak ada dasar otoritatif; dan / atau b. Basarah menilai, dengan mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas, tindakan pejabat Presiden Jokowi dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 UU 2014/30, pasal ( 2) dan (3).

“Namun terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh Belva Devara dan Andi, Tao Fan menyatakan bahwa mereka mengakui kesalahannya dan meminta maaf, serta menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri. Sikap ini patut diapresiasi. Kedua pemuda ini bisa menjadi pejabat publik. Penyalahgunaan kekuasaan, Anda harus menyiapkan contoh pengunduran diri. (*) Lulusan profesor UNISMA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288