Kartu depan bermasalah, Wapres MPR: implementasikan rekomendasi KPK

Home / MPR RI / Kartu depan bermasalah, Wapres MPR: implementasikan rekomendasi KPK

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. Partai Rakyat Korea juga melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, KPK juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah: -Mengenai kesimpulan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa selama ini banyak partai politik yang mencurigai banyak masalah perizinan kerja, termasuk menyesatkan dan manajemen yang buruk. “Fakta membuktikan bahwa klaim ini dikukuhkan oleh usulan BJP. Saya yakin KPK akan mempertimbangkan secara hati-hati dan obyektif masalah ini,” kata Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil, Jumat (19/6/2020). Anggota Komite III DPR berharap pemerintah memperhatikan dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan KPK tidak dipertimbangkan, dapat meningkatkan kecurigaan masyarakat.” Seputar usulan KPK. KPK menyatakan pemerintah menyerahkan pelaksanaan program izin kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan melibatkan Badan Sertifikasi Kejuruan Nasional (BNSP). Wakil Ketua DPP PKB menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP sebenarnya adalah bagian dari pemerintah, sehingga usulan tersebut Dianggap tepat. Ia mengatakan: “Toh, kalau diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, itu juga bagian dari bidang penegakan hukum pemerintah AS. Kami juga akan pantau kinerjanya.” Seperti kita ketahui bersama, KPK sudah menemukan tanda-tanda pelanggaran program izin kerja. KPK juga Melakukan penelitian terkait program pemerintah ini, dan hasilnya, KPK menemukan tujuh masalah yang dapat mengarah pada pengelolaan program sertifikasi pra kerja. Di sisi lain, KPK juga memberikan tujuh saran kepada pemerintah, atau sebagai peserta program, mengelola Pelaksanaan program kartu pra-kerja.

Kedua, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), karena identitas peserta sudah mencukupi, tidak perlu menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. Ketiga, KPU harus meminta nasihat hukum dari Jaksa Agung Republik Indonesia Jamdatun untuk kerja sama esia dengan 8 platform digital, jika kerja sama tersebut masuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah. (PBJ), Kata Alexander saat jumpa pers di gedung merah putih KPK di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Keempat, lanjut Alexander, platform digital tidak boleh menimbulkan benturan kepentingan (LPP) dengan lembaga pelatihan. Oleh karena itu, penyediaan 250 materi pelatihan yang ditandai sebagai potensi konflik kepentingan harus dihentikan.

Kelima, pertahankan materi pelatihan dan tentukan apakah materi tersebut memenuhi syarat secara online. Pihak terkait di bidang pelatihan dijabarkan dalam bentuk petunjuk teknis. – Enam. Daftar pelatihan yang diberikan LPP harus mengecualikan materi pelatihan yang teridentifikasi pelatihan gratis melalui internet. Pelaksanaan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif.

Misal Alexander Dikatakan bahwa pelatihan harus bersifat interaktif agar peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh proses.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288