Bamsoet: Mengekspresikan keadilan berbeda dengan pengkhianatan atau kejahatan

Home / MPR RI / Bamsoet: Mengekspresikan keadilan berbeda dengan pengkhianatan atau kejahatan

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Musyawarah Rakyat Indonesia, mendesak aparat penegak hukum mengadopsi pendekatan persuasif, humanistik, dan strategis untuk menyikapi ketujuh pemuda di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Tuduhan diskriminasi hukum terhadap orang Papua yang melibatkan lima anak berusia 17 tahun. . Agar tidak memicu konflik baru yang berpotensi menimbulkan gejolak. Tujuh anak muda Papua didakwa melakukan pengkhianatan selama protes anti-rasisme pada Agustus 2019.

“Musyawarah Rakyat Indonesia terus ikut membantu saudara-saudari yang mengutarakan keadilan sosial terhadap orang Papua agar tidak terkena diskriminasi hukum. Keadilan tidak sama dengan makar atau tindak pidana. Surya Anta dan lima mahasiswa Papua dikunjungi. Ditahan di Mabes Brimob pada November 2019. Alhamdulillah atas kerja keras semua pihak, enam saudara kita Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge Dirilis pada Mei 2020, “Bamsoet menjadi keynote speaker pada virtual dialog” Rasisme dan Makar “di Jakarta, Sabtu (13/6/20). -Partisipasi virtual, termasuk anggota MPR. RI UNTUK PAPUA termasuk Yorrys Raweyai, Filep Wamafma, Robert Kardinal dan Willem Wandik. Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Inspektur Polda Papua Pol Paulus Waterpauw, Sekolah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Elvira Rumkabu Universitas Cenderawasih, Direktur Liga Demokrasi Papua (ALDP) Latifah Anum Seregal dan Pengacara Piter Ell. Ketua MPR RI ini juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Papua Paulus Waterpaw yang juga merupakan putra daerah di daerah tersebut, terus menerus berupaya untuk menjaga keadaan di Papua, sehingga hingga saat ini ia masih mengkhawatirkan. . Paul bangga punya anak seorang jenderal bintang tiga Papua, “kata Bansuet.

Mantan Ketua Pansus III DPR RI itu menjelaskan, tahun lalu ada insiden” Papua “Asrama Surabaya” karena Disebabkan oleh kesalahpahaman tentang apa yang disebut penghancuran bendera merah putih. Namun karena penanganan yang tidak tepat, kejadian ini justru memicu konflik yang berujung pada kasus diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua.

“Yang menjadi perhatian adalah adanya kesenjangan antara hukuman pejabat di Surabaya yang menggunakan rasisme dan divonis lima bulan penjara, yang dinilai bertentangan dengan tuntutan para pengunjuk rasa rasis. Para pengunjuk rasa rasis dijatuhi hukuman hingga sepuluh tahun penjara karena pengkhianatan, “jelas Bamsoet. Prinsip penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri harus diterapkan. Proses hukum menekankan pada asas legalitas hukum, termasuk menjamin perlindungan hak hukum setiap warga negara.

“Demikian pula kasus makar harus ditangani dengan hati-hati. Dibutuhkan keterbukaan agar mereka bisa melihat semua persoalan hukum. Bamsoet menyatakan:“ Untuk mengambil keputusan yang benar-benar merespon rasa keadilan sosial, hukum akan mengambil perspektif yang berbeda. . Mantan presiden DPR RI ini mengenang bahwa isu SARA (hubungan ras, agama, ras dan suku) merupakan isu yang sensitif, bahkan di negara dengan kehidupan demokrasi yang sangat dewasa seperti Amerika Serikat.

Putih Kekerasan polisi juga memicu tewasnya George Floyd, seorang warga kulit hitam. Gelombang protes berskala besar telah memicu kerusuhan di banyak wilayah di Amerika Serikat.

“Kita bahkan lebih beruntung karena kita punya Pancasila yang bisa mempersatukan semua ras. Persatuan antar agama, ras dan kelompok. Namun, kita harus tetap waspada, karena ini tidak menutup kemungkinan nilai nominal Bonsout mengatakan: “Hubungan antara Amerika Serikat dan Amerika Serikat sedang mencoba untuk menjadi provokatif. Mereka menggunakan peristiwa di Amerika Serikat untuk menggugah emosi publik, yang dapat mengganggu Papua khususnya. Inilah perdamaian di Indonesia. “.

Wakil Presiden SOKSI dan Pemuda Pancasila Ia menambahkan bahwa dalam berbagai kekerasan dan kerusuhan di Papua, yang paling menderita adalah penduduk. Korban materiil, khususnya korban, tidak memandang secara kuantitatif, karena setiap kehidupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia.

“Keberadaan MPR FOPapua Nugini diharapkan menjadi cikal bakal dialog yang lebih efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Oleh karena itu, tanah Cenderawasih yang memiliki kekayaan alam dan keragaman budaya bagai mutiara di khatulistiwa, dapat terus menjadi bagian dari keindahan Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia. Menjaga perdamaian di Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. “Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288