Wakil Ketua MPR RI: Segera ambil sikap diplomasi dan perkuat TNI di Laut Utara Natuna

Home / MPR RI / Wakil Ketua MPR RI: Segera ambil sikap diplomasi dan perkuat TNI di Laut Utara Natuna

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengutarakan pandangannya tentang Laut China Selatan dalam webinar API, Kamis (18/6/2020). Webinar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Indonesia (API) sebagai tanggapan atas situasi keamanan di Laut Cina Selatan selama pandemi Covid-19. Webinar ini mempertemukan 500 orang melalui Zoom dan 1.500 orang melalui YouTube.

Dia menjelaskan akar masalah Laut China Selatan. Masalah ini bermula dari klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah penangkapan ikan tradisional China (disebut garis sembilan titik). “Klaim ini bersinggungan dengan teritori, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif negara lain sehingga menimbulkan konflik,” jelas Syarief Hasan. Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982, disebut UNCLOS1982. Indonesia pun menyetujui permintaan ini. Konvensi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Faktanya, pengadilan arbitrase menyatakan pada tahun 2016 bahwa semua klaim China di Laut China Selatan karena alasan historis adalah salah, bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Laut China Selatan memang sangat strategis dan menjanjikan, dengan potensi cadangan minyak hampir 11 miliar barel dan gas alam 190 triliun kaki kubik di Laut China Selatan, bahkan Laut China Selatan harus memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan ikan dunia. 10%. Selain itu, nilai perdagangan melalui Laut China Selatan mencapai US $ 5,3 triliun atau hampir sepertiga dari perdagangan maritim global yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu harus bisa mempersatukan dan mendapatkan dukungan dari semua negara ASEAN. Sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN dan pemrakarsa pembentukan ASEAN, Indonesia harus meningkatkan reputasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan China dan banyak negara Asia Tenggara. “Anggota Dewan Tertinggi Partai Demokrat itu juga menjelaskan bahwa Indonesia melalui persatuannya dengan ASEAN juga harus bisa mengurangi kemungkinan negara lain masuk ke Laut China Selatan. Memang hal ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya perang terbuka di selatan. Kata Syarief Hasan. “Selain itu, Amerika Serikat baru-baru ini menghangatkan Laut Cina Selatan. Apakah itu pemenang atau pecundang, perang tidak akan berakhir dengan akhir yang indah. “Indonesia harus terus mendorong aparat keamanan untuk melakukan pengawasan secara mendalam di perairan Natuna. Badan Keselamatan Maritim (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI AL harus terus meningkatkan sistem pertahanan maritim dan udara di perairan utara Natuna. Selain itu, saat ini sudah ada Nelayan Tionghoa dikawal militan Tionghoa yang masuk ke Natuna utara di Tiongkok utara tanpa izin dari pemerintah Tiongkok., Kata Syarief Hasan. Pemerintah juga didorong untuk mengawal nelayan Indonesia di Natuna utara. Langkah ini akan memperkuat peran Indonesia di Natuna utara. Kawasan laut berstatus negara dengan zona ekonomi eksklusif. Solusi dari permasalahan ini terletak pada politik, hukum, hubungan diplomatik, ekonomi dan pembangunan di wilayah yang sering menjadi sengketa. Pemerintah harus mengutamakan semangat sejuta sahabat dan nol musuh Simak diplomasi dan terus perkuat kekuatan militer di perairan utara Natuna.Dalam webinar API, Syarief Hasan menyimpulkan, mari kita lindungi Natuna Utara dan mari kita jaga Laut Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288