OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

Home / MPR RI / OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah lebih matang dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang, karena pandemi Covid-19 dan penurunan ekonomi negara, tindakan yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah baru.

Dalam waktu dekat, pengawasan keuangan akan dialihkan dari OJK ke Bank Indonesia (BI). Bahkan, OJK dinilai tidak mampu melakukan pengawasan keuangan. Namun, Syarief Hasan mendesak pemerintah melakukan pembenahan dan reformasi di lingkungan OJK tanpa harus mengalihkan fungsinya ke BI. Perpindahan ini akan membutuhkan banyak waktu, pemikiran, tenaga dan dana, serta harus difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dia menambahkan: “Di bawah pengaruh pandemi Covid-19, pergeseran ini dapat mengalihkan perhatian sektor keuangan.”

Bertanggung jawab atas pengawasan keuangan. “OJK merupakan bagian dari upaya pemerintah dan DPR RI. Meski lembaga ini berdiri pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, namun cita-cita pembentukannya sudah ada sejak krisis mata uang 1998/1999. Gagasan mendirikan BI Itu memang peraturan perundang-undangan No. 23 tentang BI pada 1999. Padahal, salah satu aturan mengatur bahwa undang-undang OJK harus sudah ada paling lambat 31 Desember 2002. OJK baru lahir pada 2011, ketika baru ada krisis keuangan global. .

“Lembaga yang sudah lama berdiri harus dipertahankan dan dioptimalkan kinerjanya. Fungsinya belum dialihkan “, kata Syarief Hasan – Syarief Hasan juga mengimbau agar pemerintah tidak belajar dari negara lain untuk mereformasi sistem regulasi keuangan Indonesia secara komprehensif. Dengan dibubarnya OJK (Financial Services Administration), Indonesia juga harus mengadopsi lembaga serupa dengan pemerintahan koalisi Jepang. , Dikenal sebagai Japan Financial Services Agency, belajar dari pengalaman sukses Jepang dalam regulasi keuangan, “katanya. Tindakan tanggap harus diberikan dengan memperkuat dan meningkatkan reformasi di lingkungan Kementerian Kehakiman Jepang. Jika muncul masalah, pemerintah harus bertindak hati-hati dan matang; memperbaiki dapur daripada membakarnya. Syarief Hasan mengatakan: “Jika dapur akan dibakar, api dapat merusak konsentrasi pemulihan ekonomi, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288