Ketua MPR: UU HIP tidak memberi ruang bagi komunisme di Indonesia

Home / MPR RI / Ketua MPR: UU HIP tidak memberi ruang bagi komunisme di Indonesia

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan tidak ada ruang bagi doktrin Partai Komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Mengingat ketentuan konstitusi, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS No. XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta pengumuman bahwa Partai Komunis Indonesia dilarang berorganisasi di seluruh wilayah Indonesia, serta segala kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan komunisme / Marxisme. . – “Sekalipun saat ini Republik Demokratik Demokratik sedang membahas tentang Undang-Undang Pimpinan Ideologi Pancasila (HIP) tidak akan meninggalkan jejak apapun. Bahkan kita berharap RUU tersebut semakin memperkuat Pancasila sebagai kesadaran bangsa. Kekuatan bentuk. Kalaupun tidak mencantumkan TAP MPRS nomor XXV / MPRS / 1966, tidak mengingkari keberadaan TAP. Baik TAP MPRS maupun UU HIP merupakan badan hukum tak terpisahkan yang menjadi pedoman bagi pengembangan ideologi Pancasila bangsa Indonesia, ”kata Bamsoet. Jakarta mengatakan Jumat (29 Mei 2020).

Sebagaimana kita ketahui bersama, TAP MPRS periode XXV tahun 1966 masih berlaku dan mengikat. Oleh karena itu, sekalipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Ideologi Pancasila, organisasi terlarang dan doktrinnya tentang komunisme ini tidak dapat dihidupkan kembali dengan cara apapun. Pada Rapat Paripurna MPR RI tahun 2003, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 yang biasa disebut dengan “TAP Sapujagat”.

Nama tersebut karena MPR Nomor I tahun 2003 Ketetapan tersebut berisi tentang pengujian materi dan status hukum MPRS dan Ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1960 hingga 2002. Pasca keluarnya TAP MPR No.1 (2003), MPR tidak berhak lagi menyusun TAP MPR untuk mengatur keluaran (pelepasan kembali).

Dari total 139 TAP MPRS / MPR, semuanya dibagi pada saat dikeluarkan Ini diklasifikasikan ke dalam enam kategori dan memiliki rincian informasi sebagai berikut: Pertama, sebanyak delapan TAP MPR telah dinyatakan tidak berlaku. Kedua, ketiga TAP tersebut dinyatakan valid dalam kondisi tertentu. Ketiga, sebelum hasil pemilu dibentuk pemerintahan, diumumkan bahwa kedelapan TAP itu sah. Keempat, sebelum undang-undang diundangkan, diumumkan bahwa 11 TAP masih berlaku. Kelima, setelah Pemilu 2004, MPR mengumumkan bahwa sebanyak 5 TAP akan tetap berlaku hingga aturan tata cara baru dikeluarkan. Kelima, mengumumkan pembatalan atau penyelesaian 104 MPR TAP. Karena MPR saat ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk merumuskan atau mencabut TAP MPR, maka secara hukum larangan PKI dan ajaran komunis dalam TAP MPRS XXV 1966 bersifat permanen. “Angka untuk tahun kedua puluh lima termasuk tahun 1966. Pada kelompok kedua masih berlaku. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir lagi ada kenaikan ICP,” kata Bamsoet. Kejahatan membahayakan keamanan nasional. Undang-undang melarang penyebaran atau pengembangan doktrin komunis / Marxis-Leninis dan dapat dijatuhi hukuman dua belas hingga dua puluh tahun penjara. Bansout berkata: “Karena itu, dia tidak punya ruang untuk menghidupkan kembali BJP.” Demikian pula, doktrin komunisme juga tidak sesuai dengan identitas masyarakat Indonesia yang saleh, adil dan kooperatif. Reksa Dana. Siapapun yang mencoba menghidupkan kembali ideologi komunis di Indonesia seperti membangkitkan mayat dari kubur. Bamsoet mengatakan: “Organisasi seperti NU, Muhamadiyah, dll. Organisasi pemuda seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, Grup Cipayung, dll pasti akan bersatu menghadapi partai politik dan komunisme.” Sebuah negara di mana kita harus tetap waspada, tetapi jangan gugup, apalagi beberapa. Parpol yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia hidup damai memanfaatkannya-oleh karena itu, masyarakat seharusnya tidak lagi terlalu peduli dengan kebangkitan komunisme.Jika komunisme terlahir kembali, maka aparat keamanan, umat Islam dan kelompok agama lainnya, termasuk organisasi massa penentang Partai Komunis Nepal (PKI), seperti NU, Mohammedi, Pamuda Pancasila, FKPPI, dll pasti akan bersatu. . . “Kita perlu waspada, tapi tidak usah panik,” pungkas Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288