Bertemu dengan Ketua MPR RI Menhan untuk membahas UU Jalan Raya Nasional dan HIP

Home / MPR RI / Bertemu dengan Ketua MPR RI Menhan untuk membahas UU Jalan Raya Nasional dan HIP

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pimpinan MPR RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Kinlindra menilai Pancasila tidak perlu dipertanyakan. Pancasila tidak boleh diperdebatkan, tapi harus dipraktikkan. Tidak ada ruang bagi ideologi lain untuk menggantikan Pancasila. Ideologi transnasional seperti komunisme, fasisme, liberalisme, kapitalisme, dan radikalisme atas nama agama bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki semangat gotong royong dan simpati. Prabowo juga mencontohkan, tidak akan ada lagi perselisihan tentang tanggal lahir Pancasila yang ditetapkan Presiden Jokawi dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2016. Keppres tersebut diterima oleh rakyat Indonesia karena menjadi tuan rumah seluruh rangkaian pembentukan Pancasila sejak 1 Juni 1945, kemudian berkembang dalam teks Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 hingga Agustus 1945. Pada tanggal 18 mufakat akhirnya tercapai sebagai negara kesatuan dalam lahirnya Pancasila. -Sebagai prajurit yang menghormati Sapta Marga, sumpah prajurit dan kewajiban militer, kecintaan Pak Prabowo kepada Indonesia tidak diragukan lagi. Usai bertemu dengan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan, Baksoet mengatakan: Selasa (6/9/20). Hadir pula dalam rapat tersebut Wakil Ketua MPR. RI termasuk Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Pada saat yang sama, tim Kementerian Pertahanan juga menyertakan Penasihat Khusus Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jenderal TNI Marsdya Donny Ermawan Taufanto, Inspektur Jenderal Ida Bagus Purwalaksana, dan Brigjen Kementerian Pertahanan, Brigjen Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen Ida Bagus Purwalaksana, Direktur Strategi Kementerian Pertahanan. .

Mantan presiden DPR RI ini menegaskan bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXV / MPRS / 1966 masih berstatus hukum. TAP MPRS yang ditandatangani oleh Jenderal AH Nasution selaku Ketua MPRS memuat pembubaran ICP, deklarasi organisasi-organisasi yang melarang ICP di seluruh wilayah NKRI, dan larangan kegiatan apapun yang ditujukan kepada ICP untuk memajukan atau mengembangkan Partai Komunis / Marxisme-Leninisme. – “Berkenaan dengan masalah ideologi, tidak diragukan lagi. Menutup pintu pertemuan komunis membutuhkan sikap tegas, patriotisme dan jiwa nasionalis yang kuat. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan Negara sebagai Kementerian Teknologi Nasional Indonesia (TNI) digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Itu bagian dari tameng yang paling penting dan kuat untuk mempertahankan, memelihara dan melindungi ideologi Pancasila, ”kata Bamsoet. -Ketua Kementerian Pertahanan FKPPI menjelaskan, rapat tersebut juga membahas draf politik Ideologi Pancasila (RUU HIP). Prabowo mengatakan telah membentuk tim peneliti untuk mengkaji pasal-pasal dalam UU HIP kalimat demi kalimat. Ia mendukung UU HIP selama UU tersebut bertujuan untuk mempertahankan ideologi Pancasila serta memperkuat keberadaan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam meninjau Pembukaan UU HIP tahun 1966 harus mencantumkan sumber hukum yang menekankan pentingnya melindungi Pancasila dari bahaya dan praktik liberalisme / kapitalisme serta kesadaran beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Rencana kerja MPR RI 2019 juga dibahas. Pokok-pokok Kebijakan Nasional (PPHN) diusulkan pada tahun 2024. PakPrabowo berkeyakinan bahwa Indonesia harus melaksanakan perencanaan strategis di semua bidang termasuk pertahanan negara. Oleh karena itu, tindakan MPR sangat penting untuk diusulkan. Kajian prinsip-prinsip kebijakan nasional menjadi pedoman presiden dan pemerintah untuk mencapai rencana pembangunan berkelanjutan, ”kata Pum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288