Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

Home / MPR RI / Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden MPR se-Indonesia, berpesan agar MPR memperhatikan etika dengan serius. Dalam UU MPR tentang Moralitas Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa, MPR dengan sungguh-sungguh menerapkan aturan etik.

Pentingnya MPR dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan beretika bangsa dapat dicapai melalui pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis Umum. “Ini merupakan tanggapan khusus atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial (KY) dan Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Panitia Pemilu akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa,” kata Hidayat dalam berita tertulis. Dikatakan dalam draf. , Kamis (13/8/2020), pada tahun 2001 MPR masih merupakan lembaga tertinggi di negara, namun telah melakukan TAP bidang bioetika nasional dan negara. Hal ini membuktikan bahwa MPR berkomitmen untuk menjaga etika, salah satunya dengan pembentukan lembaga pemeriksa etika.

Oleh karena itu, jika MPR segera membentuk Majelis Kehormatan Pengadilan, harus demikian, karena DPR memiliki Majelis Kehormatan Pengadilan, dan DPD memiliki B dan Dewan Kehormatan (DBD). Padahal, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Namun ada berbagai kegiatan unik di MPR yang diikuti oleh anggota MPR, dan tidak ada kegiatan serupa di DPR atau DPD. Misalnya kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi empat pilar MPR yaitu kegiatan di instansi MPR dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan hak anggota MPR dan MPR, kegiatan tersebut terkait dengan perubahan atau modifikasi UUD dan MPR. Dengan dibentuknya Pengadilan Kehormatan, ia menunjukkan bahwa MPR telah menunjukkan komitmen yang lebih besar dari dirinya dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan, menghormati kehormatan dan martabat MPR sebagai badan permusyawaratan rakyat, dan martabat MPR. -Menaati kode etik, dengan harapan dapat mendorong penyelenggara negara, termasuk MPR, untuk semakin berwenang menjalankan tugas-tugas masyarakat. Selain meminimalisir kasus ilegal akibat pelanggaran moral. Saya berharap tidak ada lagi kasus pelanggaran etika dan tidak perlu menghadapi pengadilan biasa.

Usulan HNWI pada konferensi kehormatan adalah untuk mendukung urgensi Pengadilan Etik. Bambang Soesatyo, Presiden MPR. Belum lama ini, Ketua Musyawarah Rakyat mengatakan: “Tidak adanya pengadilan etika menyebabkan orang kedapatan melakukan kesalahan etik oleh pejabat saat menerapkan kode masing-masing, dan mengajukan banding atau mencari keadilan sebelum naik banding. Pengadilan biasa diputuskan oleh Mahkamah Agung atau PTUN. Dalam Antara moralitas dan hukum, ada dua hal yang berbeda. Orang yang bersalah secara moral belum tentu bersalah menurut hukum. Namun, orang yang bersalah di mata hukum pasti bersalah di mata moral. “

Pembentukan pengadilan moral Menurut Hidayat, Anda bisa mengacu pada Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 yang mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah ini juga sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan pada tahun 1996 bahwa semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus membangun infrastruktur etika bagi pejabat publik, yang mencakup kode etik dan kode etik untuk lembaga penegak hukum. Indonesia menjawab pertanyaan tersebut dengan cara sebagai berikut: Pembentukan HNW mengusulkan untuk dibentuk dan diumumkannya MPR pada HUT MPR pada 29 Agustus 2020. Jika hal ini dilakukan, akan menjadi modal moral MPR ketika ikut serta dalam pembahasan lebih lanjut terkait pembentukan MR. Pada Oktober 2020 atau November 2020, “Konvensi Nasional Etika Bangsa dan Negara” yang kedua menetapkan bahwa MPR RI n akan menyelenggarakan (DKPP) bersama dengan Komite Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .— -Dalam “Konvensi”, direncanakan mengundang para menteri reformasi administrasi dan reformasi peralatan dan birokrasi nasional, dan memperkenalkan berbagai personel yang bertanggung jawab atas kode etik. Mulai dari Ketua Komite KY, Ketua DKPP, Ketua MKD DPR RI, Ketua BK DPD RI, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Dewan Pers Indonesia, Kehormatan Asosiasi Pers Indonesia Ketua Dewan, Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pers Indonesia dari berbagai partai politik Ini merupakan bagian dari RPD RI dan juga merupakan lembaga penegak hukum di kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung.

“Terima kasih atas konvensi ini, dan semoga ada berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan hak asasi manusia. Akan ada pengadilan moral.Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Bambang Soesatyo menjelaskan, agar Indonesia mampu memimpin penerapan etika di dunia dan kehidupan nasional secara transparan, negara ini mencatatkan sejarah dunia baru. Ini adalah akhir dari proses implementasi etika dan setiap keputusan etis yang diambil oleh berbagai pejabat. HNW menyimpulkan: “Tanggung jawab mereka di MPR telah memperkuat kepercayaan masyarakat kepada MPR. Ini untuk Pancasila, khususnya Sila I dan II. Sebuah praktek dimana MPR selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. “

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288