Bamsoet: PBNU menyerukan penghentian UU HIP dan mengusulkan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi BPIP

Home / MPR RI / Bamsoet: PBNU menyerukan penghentian UU HIP dan mengusulkan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi BPIP

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengungkapkan Majelis Pengurus Nahdatuor Ulama (PBNU) sudah sepakat mengatur Ideologi Pancasila (HIP) dengan UU No. ). Karena itu, PBNU meminta pembatalan atau pencabutan UU HIP tersebut.

“Namun semangat membekali Biro Pengembangan Ideologi Pancasila dengan kerangka hukum yang legal harus diperhatikan. PBNU memberikan kerangka hukum ini atas nama BPIP (RUU). Teknis Bansut akan tetap kita jaga pada Jumat (Maret 2020). 7) Usai bertemu dengan pengurus PBNU di kantor PBNU Jakarta, ia mengatakan: “Ini sangat penting bagi anggota DPR, pemerintah dan DPR. Siradj melapor kepada wartawan di tempat yang sama-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Ahmad Basarah Syarif Hasan, Arsul Sani dan Zulkifli Hasan, Ketua PBNU Said Azir Siradj dan Pembina PBNU lainnya Ketua PBNU hadir pada usia 67 tahun tersebut. Personalia-mantan Ketua DPP RI ini menambahkan bahwa MPR RI dan PBNU juga memiliki pandangan yang sama dengan Pancasila, karena tidak perlu memperdebatkan ideologi, falsafah dan landasan kebangsaan. – Demikian pula antara Pancasila dan agama. Hubungan tidak boleh dibatasi, karena para founding fathers menunjukkan kearifan dan kearifan dalam mengutamakan kepentingan negara dan negara daripada kepentingan individu dan kelompok .

”KH Wahid Hasyim, Nahdlatul Ulama yang saat itu masih berusia 31 tahun merupakan salah satu orang yang menghindari konflik agama yang berujung pada konflik etnis. Ia dan para selebritis lainnya didorong untuk menghilangkan kata “tuhan”, dan diwajibkan untuk menegakkan syariat Islam kepada para pengikutnya, yang merupakan satu-satunya prinsip dalam Piagam Jakarta yang menjadi satu-satunya prinsip. Dari Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam atau agama lain. “Karena salah satu sumber nilai Pancasila adalah agama,” jelas Bamsoet.

FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan Negara, menambahkan bahwa ideologi, falsafah dan landasan Pancasila merupakan pembentuk norma hukum, sehingga ideologi hukum pembinaan Pancasila tidak lugas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288