Kasus ini tidak sengaja ditemukan oleh dua staf presiden, Ahmad Basarah: Ambil kelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan

Home / MPR RI / Kasus ini tidak sengaja ditemukan oleh dua staf presiden, Ahmad Basarah: Ambil kelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Ahmad Basarah mengatakan, perkara dua mantan staf khusus presiden Belva Devara dan Andi Taufan harus semua staf khusus presiden dan semua penyelenggara negara dan pemerintahan. Golongan pejabat agar selalu menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan- “Memang kasus-kasus ini sangat disesalkan karena menjadi tumpuan negara dan harapan kaum milenial. Namun dibalik kasus yang melanda dua mantan staf khusus presiden tersebut, Banyak hikmah berharga yang bisa kita petik dari mereka untuk senantiasa menghindari penyalahgunaan kekuasaan, ”kata Basarah di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).

Ketua DPP PDI-P menambahkan bahwa pada dasarnya setiap pejabat pemerintah harus menaati hukum administrasi pemerintahan. Undang-undang mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, instansi dan / atau pejabat pemerintah berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangannya. -Basarah menjelaskan: “Undang-undang juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Mantan Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 1996-1999 itu berharap hukum dan ketatanegaraan bisa Selesaikan dengan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dan PNS. Pemerintah tidak membuat dokumen hukum. 30/2014 merupakan acuan normatif dalam urusan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak akan ada “penyalahgunaan kekuasaan” seperti yang terjadi pada staf khusus mantan presiden. ” -Menurut Basasrah, penyalahgunaan kekuasaan pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, menyimpang dari kedudukan atau melanggar hukum. Kegiatan yang dilakukan sebagai pegawai negeri sipil resmi untuk kepentingan individu atau kelompok. Landasan hukum yang digunakan adalah ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1. Tanggal 30 30 2014 perihal administrasi pemerintahan, ” terang Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini. Pada ayat (2), ketentuan larangan penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: larangan melebihi kewenangan; b. Kebingungan antara otoritas dan / atau dilarang; VS. Tindakan sewenang-wenang dilarang.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 (2) menyatakan bahwa “Instansi dan / atau pejabat Pemerintah terdaftar sebagai otoritas campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), b. Jika keputusan dan / atau Perbuatannya adalah: a. Di luar ruang lingkup kewenangan atau cakupan materi yang diberikan; dan / atau b. Bertentangan dengan tujuan pemberian izin. – Kemudian, Pasal 18 ayat (3) menyatakan: “Instansi dan / atau pejabat pemerintah Dianggap telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dalam hal telah diambil keputusan dan / atau tindakan tidak ada dasar kekuasaannya; dan / atau b. Bashara meyakini bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum yang disebutkan di atas, perilaku staf Presiden Jokovy dapat dicirikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, yang sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 ayat 2. ) Dan (3) hukum. 2014/30 .

“Meskipun Belva Devara dan Andi Taufan melakukan kesalahan, mereka meminta maaf karena mengakui kesalahan mereka dan mengatakan akan mengundurkan diri Posisi khusus mereka. Sikap ini patut diapresiasi. Kedua pemuda ini bisa menjadi panutan bagi PNS yang menyalahgunakan kekuasaannya dan harus bersiap mundur, ”kata guru besar lulusan SMASMA itu. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288