Syarief Hasan: Demokrat Secara Sistematis Tolak RUU HIP dan Akan Hapus dari DPR Prolegnas RI 2020

Home / MPR RI / Syarief Hasan: Demokrat Secara Sistematis Tolak RUU HIP dan Akan Hapus dari DPR Prolegnas RI 2020

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dari Front Demokratik Saryaf Hassan kembali menegaskan penolakannya terhadap Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Ketika Saryaf Hassan berpartisipasi dalam pertemuan antara pimpinan panitia, ia sekali lagi menyatakan penolakannya. MPR Indonesia dan Korps Veteran Republik Indonesia (LVRI) serta Tentara Veteran Indonesia (PPAD) berada di Gedung Nusantara V di ruang rapat delegasi, Kamis (2020/7/07). Dibahas dan dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI karena bertentangan dengan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU HIP juga mereduksi peran Pancasila sebagai negara, falsafah bangsa, dan landasan serta ideologi negara. Semua sumber hukum di Indonesia, karena UU HIP tidak mencantumkan TAP MPR XXV 1966 dalam pembukaan, ”kata Syarief Hasan di depan LVRI dan PPAD. Dewan Demokrat juga tidak sependapat dengan Mayjen TNI Saiful Sulun dan Mayjen TNI (Purnawirawan). Pensiun) Pandangan Kiki Syahnarki (yang bersama Jenderal Try Sutrisno) menjelaskan bahwa liberalisme dan kapitalisme sangat menyerang konstitusi, dan konstitusi NRI bisa menyerang Pancasira dan mencabut Pancasira dari ideologi nasional. Kurangi ke standar hukum normal- “Di masa depan, dalam keadaan baru, kita tidak boleh mengulang dan menipu dua kali. Jika kita membuat proposal, kita perlu membayarnya sehingga diperlukan sosialisasi yang tepat. Pak Try mengusulkan untuk mengganti UU HIP dengan UU PIP, tapi menurut saya UU HIP harus dihapus dulu daripada dikaitkan dengan UU PIP, karena perubahan judul pasti tidak akan diterima masyarakat, karena kata Syarief Hasan. “Kalau ada usulan RUU baru, harus dikeluarkan dulu ke publik agar tidak ada penolakan dari masyarakat. Ia juga berpendapat jika usulan RUU Pembangunan Pancasila ditujukan untuk memasyarakatkan Pancasila, maka harus dilakukan. Perkenalkan RUU baru .- “Pemerintah, Republik Demokratik, dan seluruh rakyat Indonesia harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Tanggal akhirnya menjadi semakin tidak jelas. Memutuskan rantai dan menyelesaikan masalah Covid 19 membutuhkan upaya bersama. Tidak, mengajukan pertanyaan baru adalah mengubah UU HIP menjadi UU PIP, hal ini akan menimbulkan tentangan publik yang akan menimbulkan masalah baru. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288