Sekretariat Jenderal MPR dan BSSN menandatangani nota kesepahaman tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Home / MPR RI / Sekretariat Jenderal MPR dan BSSN menandatangani nota kesepahaman tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

TRIBUNNEWS.COM-Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal Dewan Konsultasi Rakyat Indonesia, dan Letnan Jenderal TNI (Bonn) Hinsa Siburian dari Jaringan Nasional dan Badan Kriptografi (BSSN) menandatangani perjanjian “Informasi dan Proteksi Elektronik” pada hari Jumat ( 07/10/2020) Perdagangan di ruang delegasi gedung Nusantara V di kompleks MPR / DPR RI. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tingkat kedua dan ketiga Setjen MPR, Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak dan pejabat senior BSSN.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman, penandatanganan elektronik juga dilakukan di lokasi yang sama. Siti Fauziah, Kepala Biro Humas Setjen MPR, dan Rinaldy, Kepala Pusat Sertifikasi Elektronik BSSN, memberikan penghormatan kepada Sekretariat Jenderal MPR-penerapan sistem pemerintahan elektronik. Ini menjadi motivasi yang baik bagi Sekretariat Jenderal MPR dan BSSN. Sekretariat Jenderal Musyawarah Rakyat (MPR) perlu memastikan keamanan semua informasi dan komunikasi, tak terkecuali transaksi elektronik. 5 MD3 / UU No. 17 tahun 2014 mengedepankan Ketetapan MPR, Pancasra, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengevaluasi sistem ketatanegaraan. BSSN mempunyai tugas luar biasa untuk memastikan keamanan sistem elektronik, khususnya di dunia maya. Ia mengatakan: “Ini penting untuk kerjasama.” – Selain itu, Ma’ruf Cahyono menjelaskan bahwa ruang lingkup fungsi Sekretariat MPR tentunya akan menghasilkan banyak dokumen nasional yang perlu dilindungi. Dokumen yang digabungkan dengan lembaga MPR RI memiliki nilai strategis dan historis yang besar, seperti perintah MPR, susunan pengurus dan anggota MPR pada periode yang berbeda. Untuk menunjang kinerja, lanjut Maruf, hal ini juga banyak dan membutuhkan perlindungan keamanan, antara lain sistem tata kelola keuangan, tata kelola sosial, tata kelola kekayaan negara, dan sistem. Yang dimutakhirkan dan ditingkatkan adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi yang dapat memenuhi keinginan masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia untuk diikutsertakan di luar negeri, serta dapat menyampaikan keinginannya secara real time. — “Saya berharap di bawah fungsi Setjen MPR, BSSN dapat melihat dan menganalisis sejauh mana BSSN dapat dengan aman melindunginya. Ia mengatakan:“ Tentu dari MOU ini kita Semoga membawa prestasi yang luar biasa bagi kita semua. Hinsa Siburian mengucapkan terima kasih kepada Setjen MPR pada kesempatan yang sama. Ia sangat peduli dengan keamanan senjata penting miliknya. Dokumen. Hinsa juga mengemukakan bahwa dengan kerjasama Sekjen Musyawarah Rakyat dan BSSN, BSSN akan mendukung Untuk menjamin keamanan informasi dan transaksi elektronik Sekretariat MPR di dunia maya. Elektronik. Saya juga berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar dan berdampak baik bagi Sekretariat MPR dan BSSN, ”ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288