Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

Home / MPR RI / Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mendesak ditutupnya rapat paripurna DPR RI yang rencananya digelar pada Kamis, 16 Juli, untuk segera memutuskan berhenti membahas “Undang-Undang Kebijakan Ide” (RUU) Panka Syrah (HIP).

Sejak pembahasan “HIP Act” telah berakhir, hal tersebut sejalan dengan janji yang diutarakan oleh pimpinan Partai Demokrat dan Republik dalam pertemuan tersebut. Delegasi pimpinan demonstran menolak RUU HIP. Selain itu, dalam rapat paripurna, pihaknya telah menetapkan agenda menanggapi perkembangan penolakan masyarakat terhadap UU HIP. Bersama dengan pemerintah, itu menjadi alasan bagi Partai Demokrat untuk secara resmi menghentikan pembahasan bahkan mencabut Prolegnas prioritas 2020 dan RUU HIP daftar panjang 2020-2024, ”ujarnya dalam siaran pers Jakarta, Rabu, 15/7. -Hidayat tentang peraturan perundang-undangan Hasil rapat kelembagaan menyatakan penyesalannya. DPR dan pemerintah menghapus 16 RUU dari daftar prioritas tahun 2020, namun tidak menghapus RUU HIP dari daftar RUU tersebut.Bahkan, penolakan besar-besaran RUU tersebut dipimpin oleh seluruh pelosok tanah air. Dari organisasi keagamaan, pemuda Pancasila hingga organisasi veteran. Sayangnya, DPR tidak mendengarkan keinginan mereka secara serius.

“Dalam pemerintahan Liga Demokratik Rakyat Republik Demokratik Rakyat (oleh Menkum Ham) Perwakilan) dan rapat kerja Partai Demokratik Rakyat, anggota DPRD dari Fraksi PKS juga menyampaikan suara dan keinginannya, sehingga ketiga partai tersebut memutuskan untuk menghentikan pembahasan. Ia mengatakan, RUU HIP pun dibatalkan dan dicabut dari rencana legislasi nasional. Pencabutan UU HIP de Prolegnas. Pimpinan DPR secara terbuka berjanji memimpin ormas memprotes UU HIP. Selain itu, Menkopolhukam juga secara lisan menyatakan bahwa pemerintah tidak menyetujui RUU HIP yang bermasalah ini, jadi tunggu apalagi? Kata Hidayat lagi .

HNW mengingatkan pemerintah dan DPR agar tidak mengalami kesulitan yang sama saat UU HIP mengesahkan RUU untuk menjadi anggota swasta DPR. “Saat RUU itu dibahas, FPKS di Baleg sempat mengingatkannya tentang konten yang bermasalah. Itu kemudian diabaikan, sehingga dibawa ke Palipuna. Dalam rapat paripurna, penolakan FPKS dan partai demokrasi juga sempat terjadi. Diabaikan, sehingga ketika isi RUU itu dipublikasikan, menimbulkan kontroversi. ”Sebagai rujukan, beberapa RUU HIP sempat menyedot perhatian masyarakat. Diantaranya adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan TAP MPRS XXV / 1966 yang melarang penyebaran ideologi, bertentangan dengan Pancasila yang tegas dalam Trisila dan ekasila, serta banyak melanggar ketentuan UU HIP. Ini melibatkan Pancasila sebagai sila pertama “kodrat ketuhanan” yang tidak sejalan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga menyangkut visi dan karakter humanistik Pancasila dalam UU HIP yang tidak sejalan dengan Pancasila pada 18 Agustus 1945, bahkan UU Prolegnas HIP dikeluarkan untuk menghindari kontroversi tersebut, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat dan semangat RMR. Dia menyimpulkan: “Covid-19 menjadi lebih umum dan mengkhawatirkan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288