Wakil Ketua MPR RI: Segera ambil sikap diplomasi dan perkuat TNI di Laut Utara Natuna

Home / MPR RI / Wakil Ketua MPR RI: Segera ambil sikap diplomasi dan perkuat TNI di Laut Utara Natuna

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengutarakan pandangannya tentang Laut China Selatan dalam webinar API, Kamis (18/6/2020). Webinar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Indonesia (API) sebagai tanggapan atas situasi keamanan di Laut Cina Selatan selama pandemi Covid-19. Webinar ini mempertemukan 500 orang melalui Zoom dan 1.500 orang melalui YouTube.

Dia menjelaskan akar masalah Laut China Selatan. Masalah ini bermula dari klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah industri penangkapan ikan tradisional China (dikenal sebagai garis sembilan titik). Syarief Hasan menjelaskan bahwa klaim tersebut memotong wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain. United Nations Convention on the International Law of the Sea pada tahun 1982 disebut UNCLOS 1982. Indonesia juga mengadopsi Konvensi No. 17 tahun 1985. Bahkan, pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase mengumumkan bahwa China melanggar Laut China Selatan karena alasan sejarah. Semua klaim salah dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982. Ada harapan. Laut Cina Selatan memiliki hampir 11 miliar barel cadangan minyak potensial dan 190 triliun kaki kubik gas alam. Bahkan Laut Cina Selatan bisa memuaskan dunia. 10% dari permintaan ikan. Selain itu, volume perdagangan melalui Laut Cina Selatan mencapai 5,3 triliun dolar AS, terhitung hampir sepertiga dari perdagangan laut global. Ini di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Difilmkan selama periode tersebut. Indonesia harus bisa bersatu dan mendapatkan dukungan dari seluruh negara ASEAN. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di ASEAN dan pemrakarsa pembentukan ASEAN. Harus meningkatkan reputasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan yang melibatkan China dan beberapa negara Asia Tenggara Anggota dewan senior Partai Demokrat itu juga menjelaskan bahwa melalui solidaritas dengan ASEAN, Indonesia juga harus bisa mengurangi kemungkinan negara lain masuk ke Laut Cina Selatan, hal ini justru akan memperbesar kemungkinan perang terbuka di Cina Selatan. Selain itu, Amerika Serikat juga telah memanaskan Laut China Selatan baru-baru ini. “Jika terjadi perang terbuka, negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan mengalami guncangan dan kerugian besar. Syarief Hasan mengatakan: “Yang menang atau kalah, perang tidak akan berakhir.”

Indonesia harus terus mendorong aparat keamanan untuk melakukan pengawasan intensif di perairan Natuna. Badan Keselamatan Maritim (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI AL perlu meningkatkan sistem pertahanan maritim dan udara di perairan utara Natuna. Selain itu, belakangan ini, ada nelayan Tionghoa yang dikawal oleh angkatan bersenjata Tionghoa yang masuk ke Tiongkok utara tanpa izin dari pemerintah Tiongkok.

“Pemerintah perlu memperkuat TNI dari segi anggaran dan alutsista agar bisa mengintimidasi negara hingga masuk ke perairan Indonesia.” , Kata Syarief Hasan. Pemerintah juga didorong untuk mendampingi nelayan Indonesia di Natuna utara. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna Utara. Solusi dari masalah ini terletak pada politik, hukum, hubungan diplomatik, ekonomi dan pembangunan di bidang-bidang yang sering menjadi sengketa. Pemerintah harus memprioritaskan diplomasi dengan semangat sejuta sahabat dan nol musuh, serta terus memperkuat kehadiran militernya di perairan utara Natuna. Dalam webinar API tersebut, Syarief Hasan menyimpulkan, mari kita lindungi Natuna Utara dan mari kita lindungi Laut Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288