Kasus positif terus meningkat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan penanggulangan Covid-19.

Home / MPR RI / Kasus positif terus meningkat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan penanggulangan Covid-19.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, pemerintah harus merespon positif peningkatan COVID-19 yang telah berdampak pada 43.803 orang.

Data terakhir dari Covid-19 Treatment Working Group, Kamis (18/6/2020), menunjukkan jumlah kasus harian meningkat paling tinggi, mencapai 1.331 kasus positif baru. Ironisnya, dalam seminggu terakhir penerapan standar baru, kecuali (14/6/2020), terjadi lebih dari seribu kasus setiap hari. -Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah perlu lebih memperhatikan pengurangan penyebaran Covid-19., Tidak hanya sekedar meningkatkan perekonomian.”

Ia juga mempertanyakan langkah-langkah politik pemerintah. Memang langkah-langkah yang diambil pemerintah belum membuahkan hasil, malah justru semakin banyak yang menjadi korban. Penerapan kebijakan normal baru tidak membuahkan hasil. .

Misalnya, masih banyak wisatawan di pasar tradisional yang belum melaksanakan perjanjian sanitasi untuk mencegah Covid-19. Selain itu, masih banyak wisatawan yang belum menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker dan social distancing. – Ia menyarankan agar pemerintah jaga Perhatikan kondisi negara lain untuk melonggarkan tindakan kurungan dan menerapkan standar baru. Faktanya, gelombang kedua Covid-19 melanda banyak negara, termasuk China (6 Juni 2020). Beberapa wilayah China kembali memberlakukan pembatasan ketat setelah menambahkan 158 kasus air baru; demikian pula Korea Selatan. Penambahan perairan baru sekali lagi membatasi aktivitas ekonomi. kasus. Menariknya, Indonesia, di mana terdapat ribuan kasus setiap hari, malah melonggarkan pembatasan. Selain itu, setelah kesepakatan kesehatan diterapkan secara tegas di masyarakat, tidak ada relaksasi. Syarief mengatakan: “Kebijakan semacam ini tidak normal dan kontraproduktif.” Ia juga mempertanyakan hasil dan ruang lingkup kerja pemerintah setelah pemerintah menyiapkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar. Miliaran dolar AS belum menunjukkan hasil pengurangan kasus positif Covid-19 atau kemajuan dalam manajemen sektor kesehatan. Padahal, yang terjadi adalah anggaran yang sangat besar menyebabkan defisit APBN membengkak menjadi 6,34% dari PDB. Dana ini setara dengan 24,73% dari belanja APBN 2020 dan menjadi beban penduduk. Syarief Hasan menjelaskan: “Menghadapi pandemi Covid-19.” Syarief Hasan juga meminta pemerintah untuk mencari solusi dan strategi yang sangat mobile. Ini sangat penting untuk memulihkan keamanan kesehatan masyarakat. Memang, ketidakamanan di masyarakat dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan, kecemasan, bahkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, yang tidak dapat menekan peningkatan Covid-19. . “Dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat, kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama,” kata Syarief Hasan. Sebaliknya, jumlah kasus meningkat setiap hari, dan teriakan masyarakat karena perekonomiannya terganggu. “Pemerintah juga harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap penerapan standar baru dan pengelolaan pandemi Covid-19. Karena berkurangnya jumlah Covid-19 dan peningkatan pendapatan, standar pengukuran kinerja pemerintah mendorong normalisasi kesehatan. Masyarakat ekonomi, “ujarnya. Kegagalan pemerintah menyelesaikan penyebaran Covid-19 berarti pemerintah tidak menjamin perlindungan rakyatnya sesuai dengan amanat UUD 1945. Itu tidak gagal, ”pungkas Syarief Hasan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288