Tanggapan Ketua MPR terhadap beberapa persoalan praktis dalam penanganan pandemi Covid-19

Home / MPR RI / Tanggapan Ketua MPR terhadap beberapa persoalan praktis dalam penanganan pandemi Covid-19

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pada Musyawarah Tahunan MPR RI 2020 yang diselenggarakan pada Jumat (14/8/2020) di Gedung Nusantara, Gedung DPRD Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo berpidato tentang isu-isu praktis seputar pengelolaan hak asasi manusia. Menanggapi. Pandemi COVID-19. -Misalnya, dalam implementasi kesepakatan kesehatan Covid-19, ia mengatakan sanksi tegas harus dijatuhkan agar masyarakat akan disiplin saat melaksanakan kesepakatan.

“Untuk tindakan disipliner terhadap masyarakat, sanksi tegas harus diambil. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kesehatan Covid-19 (peraturan ini diatur dalam peraturan daerah / perda), penulisan perda tetap diperlukan. Untuk sementara hingga akhir tahun, sementara jumlah kasus Covid-19 di daerah tersebut masih terus meningkat, “ujarnya. Ia juga menggarisbawahi beberapa langkah yang harus diambil, misalnya langkah pertama mendorong penyusunan Perda. Anda bisa mengacu pada “Inpres No. 6 Tahun 2020” tentang peningkatan disiplin kesehatan dan penegakan hukum. Kesepakatan untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19, serta mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan masyarakat.

Kedua, mendorong pemerintah daerah / daerah yang belum merumuskan perda terkait disiplin masyarakat untuk melaksanakan kesepakatan sanitasi, dan segera menyusun perda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar agen memiliki dasar untuk menindaknya. Mereka yang mengabaikan peraturan pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan perjanjian kesehatan, mengambil tindakan. Ketiga, mendorong pejabat yang bertanggung jawab untuk memperkuat disiplin guna mengurangi penyebaran Covid-19 di masyarakat, “dan harus didukung oleh polisi dan TNI. Selain itu, masyarakat Anda juga harus memperhatikan keselamatan diri sendiri. “- Keempat, ia mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti prosedur kesehatan saat melakukan aktivitas seperti memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjauhkan tubuh. Selain itu, karena banyaknya permasalahan dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan rendahnya tingkat penyerapan anggaran, Ketua MPR menjabarkan banyak langkah. -Pertama, mendorong pemerintah untuk melakukan segala upaya penanganan pandemi Covid-19, seperti melakukan rapid testing, swab testing, tracking / tracking dan penerapan prosedur kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah pun segera merealisasikan anggaran serapan maksimal untuk seluruh pengelolaan Covid-19. Demikian pula penyerapan rencana stimulus ekonomi / anggaran PEN dapat tercapai sesuai target, karena selama ini anggaran PEN terbatas dan hanya menyerap Rp. Total Rp 151,25 triliun. 695,2 triliun dari total anggaran PEN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288